Bandarlampung (ANTARA) - Bupati Musi Banyuasin HM. Toha menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, di Jakarta, Kamis (10/7/2025)
Rapat Koordinasi tersebut diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah dari tujuh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, serta Jawa Barat.
Pimpinan KPK Johanis Tanak dalam kesempatan itu mengatakan bahwa komitmen bersama antarpemerintah daerah dan KPK merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Kita berharap sinergi antara KPK dan pemerintah daerah terus diperkuat, agar budaya antikorupsi dapat tertanam dan menjadi fondasi dalam setiap kebijakan publik. Jika kita bekerja secara konsisten dan integritas menjadi prinsip utama, maka cita-cita Indonesia bebas korupsi di tahun 2045 bukanlah sesuatu yang mustahil,” ujar Johanis Tanak.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin HM. Toha disela kegiatan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Muba dibawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Rohman berkomitmen tinggi untuk terus mengawasi internal dan membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Komitmen Pemkab Muba dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi akan terus kami tingkatkan. Transparansi menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah,” tegas Bupati Toha.
Untuk itu Toha menyambut baik rakor ini, dan menilai kegiatan ini merupakan upaya preventif yang sangat penting guna menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Muba
"Sinergi yang kuat bersama KPK menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efisien, dan berkualitas," pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Muba Afitni Junaidi Gumay, Sekretaris Daerah Muba Apriyadi, Plt. Kepala Inspektorat Muba Syailendra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Herryandi Sinulingga yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Welly Henderzon, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan M. Agung Perdana.
Rapat Koordinasi tersebut diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah dari tujuh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, serta Jawa Barat.
Pimpinan KPK Johanis Tanak dalam kesempatan itu mengatakan bahwa komitmen bersama antarpemerintah daerah dan KPK merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Kita berharap sinergi antara KPK dan pemerintah daerah terus diperkuat, agar budaya antikorupsi dapat tertanam dan menjadi fondasi dalam setiap kebijakan publik. Jika kita bekerja secara konsisten dan integritas menjadi prinsip utama, maka cita-cita Indonesia bebas korupsi di tahun 2045 bukanlah sesuatu yang mustahil,” ujar Johanis Tanak.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin HM. Toha disela kegiatan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Muba dibawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Rohman berkomitmen tinggi untuk terus mengawasi internal dan membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Komitmen Pemkab Muba dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi akan terus kami tingkatkan. Transparansi menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah,” tegas Bupati Toha.
Untuk itu Toha menyambut baik rakor ini, dan menilai kegiatan ini merupakan upaya preventif yang sangat penting guna menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Muba
"Sinergi yang kuat bersama KPK menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efisien, dan berkualitas," pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Muba Afitni Junaidi Gumay, Sekretaris Daerah Muba Apriyadi, Plt. Kepala Inspektorat Muba Syailendra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Herryandi Sinulingga yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Welly Henderzon, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan M. Agung Perdana.