Jakarta (ANTARA) -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah yang memiliki anggaran sebesar Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat hanya Rp2 miliar.
Dia pun sudah meminta kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut.
Menurut dia, para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-program tersebut.
"Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi evaluasi," kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu.
Jangan sampai, kata dia, para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran.
Biasanya, kata dia, penggunaan anggaran untuk program-program tersebut dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.
"Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu, rapat dalam rangka penguatan, ini rapat penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini," kata dia.
Di samping itu, dia mengatakan pemerintah ingin membuat perubahan supaya anggaran negara atau daerah lebih efisien, serta membuat pendapatan menjadi banyak. Jika pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.
"Kemudian izin perusahaan harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mal layanan publik yang udah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua," katanya.
Dia mengatakan daerah-daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat, akan berjalan secara mandiri. Dengan anggaran yang kuat, maka daerah tersebut bisa leluasa membuat program apapun untuk kesejahteraan rakyat.
"Kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak sama kita menangani inflasi," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tito: Ada program stunting Rp10 miliar, tapi sampai ke rakyat hanya Rp2 miliar