Palembang (ANTARA) - Pemerintah Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) merumuskan strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi di Palembang, Senin, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel pada Oktober 2024 terjadi inflasi secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 1,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,87.
Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 1,44 persen dengan IHK sebesar 107,05 dan terendah terjadi di Kota Lubuklinggau sebesar 0,89 persen dengan IHK sebesar 104,61.
Adapun komoditas yang menjadi penyumbang inflasi meliputi tomat, daging ayam ras, bawang merah, emas perhiasan yang juga menjadi komoditas penyumbang andil inflasi terbesar di kabupaten/kota inflasi di Sumatera Selatan pada bulan Oktober 2024.
Sedangkan komoditas yang menjadi penyumbang deflasi terbesar di seluruh kabupaten/kota inflasi Sumatera Selatan adalah cabai merah.
“Hal ini menjadi catatan penting untuk kita semua Bapak/Ibu sekalian, dan saya yakin mulai hari ini kita sudah mengambil strategi kebijakan, karena kita sebulan lagi akan menghadapi Nataru dan kita masih punya ruang yang cukup untuk dilakukan hal-hal yang harus kita dorong dan kita akan koordinasikan,” katanya.
Ia mengingatkan para kepala daerah di wilayah itu untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, karena pada 27 November 2024 Provinsi Sumsel akan menyelenggarakan Pilkada serentak.
Dimana memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelumnya agar daerah waspada dan antisipasi soal ketersediaan beras, minyak goreng dan gula pasir, dan sembako lainnya yang dalam peruntukannya digunakan masing-masing paslon untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
“Kami juga mengimbau kepala daerah dapat meningkatkan ketersediaan pasokan melalui penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) yang nanti akan kita bahas khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan khusus beras akan kita lakukan kerjasama dengan Bulog,” jelasnya.
Ia juga meminta TPID Kabupaten/Kota melakukan upaya melalui strategi Ketersediaan Pasokan, dengan memastikan keberlanjutan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), monitoring kondisi pasokan secara berkala, mendorong sentra baru Lebih komoditas bawang merah dan cabai, dan mendorong optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) khususnya dalam bidang penelitian pengembangan teknologi dan informasi.
“Keterjangkauan harga dengan cara terus melaksanakan pasar murah secara rutin melakukan pemantauan harga pasar sebagai early warning penetapan target penurunan harga komoditas di atas HET, melakukan optimalisasi dan replikasi toko Penyeimbang, serta membuat kajian mengenai pengelolaan distribusi gabah,” ujarnya.
Kemudian, daerah selaku ketua TPID Kabupaten/kota agar upaya yang telah dilaksanakan ini dapat terdokumentasikan dan dapat dilaporkan dengan baik dan tepat waktu kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
“Ini dilakukan agar berkesempatan untuk meraih penghargaan pada TPID Awards 2025 yang proses penilaiannya dilaksanakan sepanjang 2024,” kata Elen.
Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi di Palembang, Senin, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel pada Oktober 2024 terjadi inflasi secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 1,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,87.
Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 1,44 persen dengan IHK sebesar 107,05 dan terendah terjadi di Kota Lubuklinggau sebesar 0,89 persen dengan IHK sebesar 104,61.
Adapun komoditas yang menjadi penyumbang inflasi meliputi tomat, daging ayam ras, bawang merah, emas perhiasan yang juga menjadi komoditas penyumbang andil inflasi terbesar di kabupaten/kota inflasi di Sumatera Selatan pada bulan Oktober 2024.
Sedangkan komoditas yang menjadi penyumbang deflasi terbesar di seluruh kabupaten/kota inflasi Sumatera Selatan adalah cabai merah.
“Hal ini menjadi catatan penting untuk kita semua Bapak/Ibu sekalian, dan saya yakin mulai hari ini kita sudah mengambil strategi kebijakan, karena kita sebulan lagi akan menghadapi Nataru dan kita masih punya ruang yang cukup untuk dilakukan hal-hal yang harus kita dorong dan kita akan koordinasikan,” katanya.
Ia mengingatkan para kepala daerah di wilayah itu untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, karena pada 27 November 2024 Provinsi Sumsel akan menyelenggarakan Pilkada serentak.
Dimana memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelumnya agar daerah waspada dan antisipasi soal ketersediaan beras, minyak goreng dan gula pasir, dan sembako lainnya yang dalam peruntukannya digunakan masing-masing paslon untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
“Kami juga mengimbau kepala daerah dapat meningkatkan ketersediaan pasokan melalui penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) yang nanti akan kita bahas khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan khusus beras akan kita lakukan kerjasama dengan Bulog,” jelasnya.
Ia juga meminta TPID Kabupaten/Kota melakukan upaya melalui strategi Ketersediaan Pasokan, dengan memastikan keberlanjutan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), monitoring kondisi pasokan secara berkala, mendorong sentra baru Lebih komoditas bawang merah dan cabai, dan mendorong optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) khususnya dalam bidang penelitian pengembangan teknologi dan informasi.
“Keterjangkauan harga dengan cara terus melaksanakan pasar murah secara rutin melakukan pemantauan harga pasar sebagai early warning penetapan target penurunan harga komoditas di atas HET, melakukan optimalisasi dan replikasi toko Penyeimbang, serta membuat kajian mengenai pengelolaan distribusi gabah,” ujarnya.
Kemudian, daerah selaku ketua TPID Kabupaten/kota agar upaya yang telah dilaksanakan ini dapat terdokumentasikan dan dapat dilaporkan dengan baik dan tepat waktu kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
“Ini dilakukan agar berkesempatan untuk meraih penghargaan pada TPID Awards 2025 yang proses penilaiannya dilaksanakan sepanjang 2024,” kata Elen.