Palembang (ANTARA) - Pimpinan tinggi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengikuti rapat koordinasi akselerasi corporate university 2024 dengan tema “Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Rapat koordinasi yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM itu, dibuka oleh Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dan akan berlangsung selama tiga hari di Jakarta dari 6 - 8 November 2024.
Hadir langsung pada kegiatan ini, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel Rahmi Widhiyanti, didampingi Kepala Bagian Umum, Bulan Mahardika dan tim.
Dalam paparannya, Wakil Menteri Hukum, menegaskan bahwa pengembangan kompetensi SDM bukan hanya soal peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga perluasan wawasan tentang pentingnya peran hukum dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
“Dengan adanya sinergi antara seluruh pihak terkait, diharapkan pengembangan SDM yang unggul akan menjadi katalisator penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan efisien, serta berkontribusi langsung terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, menambahkan bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan hanya peningkatan keterampilan individu, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan yang memperkuat daya saing bangsa.
"BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen menjadi pionir dalam mencetak ASN yang unggul, kompeten, dan memiliki etika tinggi, yang mampu menjadi pelopor dalam menjunjung supremasi hukum," terang Razilu.
Acara hari pertama diawali dengan Webinar Nasional yang menghadirkan narasumber utama, yakni Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward, beserta pembicara dari berbagai institusi penting, seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Sekretaris Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), yang ini membahas tata kelola kelembagaan dalam upaya mewujudkan SDM yang berkompetensi tinggi.
Melalui acara ini, Kanwil Kemenkumham Sumsel berkomitmen untuk terus memperkuat peranannya dalam mendukung transformasi SDM di sektor hukum dan HAM, guna mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kadivmin Rahmi berharap, melalui rapat koordinasi ini pihaknya dapat menyusun langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas pegawai, serta berkontribusi lebih besar pada sektor hukum dan HAM yang mendorong perkembangan daerah.
Rapat koordinasi yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM itu, dibuka oleh Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dan akan berlangsung selama tiga hari di Jakarta dari 6 - 8 November 2024.
Hadir langsung pada kegiatan ini, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel Rahmi Widhiyanti, didampingi Kepala Bagian Umum, Bulan Mahardika dan tim.
Dalam paparannya, Wakil Menteri Hukum, menegaskan bahwa pengembangan kompetensi SDM bukan hanya soal peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga perluasan wawasan tentang pentingnya peran hukum dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
“Dengan adanya sinergi antara seluruh pihak terkait, diharapkan pengembangan SDM yang unggul akan menjadi katalisator penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan efisien, serta berkontribusi langsung terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, menambahkan bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan hanya peningkatan keterampilan individu, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan yang memperkuat daya saing bangsa.
"BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen menjadi pionir dalam mencetak ASN yang unggul, kompeten, dan memiliki etika tinggi, yang mampu menjadi pelopor dalam menjunjung supremasi hukum," terang Razilu.
Acara hari pertama diawali dengan Webinar Nasional yang menghadirkan narasumber utama, yakni Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward, beserta pembicara dari berbagai institusi penting, seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Sekretaris Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), yang ini membahas tata kelola kelembagaan dalam upaya mewujudkan SDM yang berkompetensi tinggi.
Melalui acara ini, Kanwil Kemenkumham Sumsel berkomitmen untuk terus memperkuat peranannya dalam mendukung transformasi SDM di sektor hukum dan HAM, guna mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kadivmin Rahmi berharap, melalui rapat koordinasi ini pihaknya dapat menyusun langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas pegawai, serta berkontribusi lebih besar pada sektor hukum dan HAM yang mendorong perkembangan daerah.