Muara Enim, Sumsel (ANTARA) - Tepat tiga bulan menjabat sebagai kepala daerah , Pj Bupati Muara Enim, H Henky Putrawan memaparkan Laporan Kinerja Penjabat Kepala Daerah untuk periode Triwulan I kepada Inspektorat Jenderal (Itjen), Kemendagri di Jakarta, Selasa siang (22/10/2024).
Di hadapan Tim Penilai yang dipimpin Inspektur Wilayah I Brigjen Pol Rustam Masur, Pj Bupati menjabarkan pencapaian kinerja berdasarkan 10 indikator prioritas l, antara lain pengendalian inflasi daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam paparan kepada para Inspektur dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUD) Ahli Utama Itjen Kemendagri, Pj Bupati menerangkan bahwa inflasi daerah terkendali dengan baik dan berada di bawah rata-rata nasional melalui berbagai upaya konkret.
Demikian halnya kemiskinan ekstrem yang terus menurun hingga mencapai 0,63 persen di tahun 2024 melalui upaya pengentasan pada 31 program dan 79 kegiatan di 21 perangkat daerah. Kemudian pelayanan publik-pun terus ditingkatkan berdasarkan standar operasional pelayanan yang terukur.
Adapun tujuh indikator prioritas lainnya yang dipaparkan, yaitu kegiatan intervensi penurunan kasus Balita stunting, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penurunan tingkat pengangguran, pengelolaan BUMD, penyerapan anggaran, program unggulan dan penyelenggaraan perizinan.
Secara umum Inspektur Wilayah I menilai laporan Pj Bupati telah disampaikan dengan baik dan runut berdasarkan upaya konkret dengan menyertakan eviden kerja yang jelas.
Pj Bupati didampingi para asisten dan kepala perangkat daerah menyampaikan bahwa evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan maupun peningkatan kinerja ke depan, terutama pada triwulan II mendatang.
Di hadapan Tim Penilai yang dipimpin Inspektur Wilayah I Brigjen Pol Rustam Masur, Pj Bupati menjabarkan pencapaian kinerja berdasarkan 10 indikator prioritas l, antara lain pengendalian inflasi daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam paparan kepada para Inspektur dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUD) Ahli Utama Itjen Kemendagri, Pj Bupati menerangkan bahwa inflasi daerah terkendali dengan baik dan berada di bawah rata-rata nasional melalui berbagai upaya konkret.
Demikian halnya kemiskinan ekstrem yang terus menurun hingga mencapai 0,63 persen di tahun 2024 melalui upaya pengentasan pada 31 program dan 79 kegiatan di 21 perangkat daerah. Kemudian pelayanan publik-pun terus ditingkatkan berdasarkan standar operasional pelayanan yang terukur.
Adapun tujuh indikator prioritas lainnya yang dipaparkan, yaitu kegiatan intervensi penurunan kasus Balita stunting, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penurunan tingkat pengangguran, pengelolaan BUMD, penyerapan anggaran, program unggulan dan penyelenggaraan perizinan.
Secara umum Inspektur Wilayah I menilai laporan Pj Bupati telah disampaikan dengan baik dan runut berdasarkan upaya konkret dengan menyertakan eviden kerja yang jelas.
Pj Bupati didampingi para asisten dan kepala perangkat daerah menyampaikan bahwa evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan maupun peningkatan kinerja ke depan, terutama pada triwulan II mendatang.