Palembang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan Ilham Djaya mengingatkan pegawai di jajarannya agar menghindari judi daring yang menimbulkan berbagai permasalahan di tengah masyarakat.
"Saya kembali menegaskan larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel terlibat judi daring. Jika ada yang terbukti melanggar larangan itu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan," kata Ilham Djaya di Palembang, Selasa.
Dia menjelaskan, judi daring dapat merusak mental para ASN sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, jangan sampai ada yang terlibat permainan judi itu.
"Tugas utama ASN adalah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Alih-alih meningkatkan mutu pelayanan publik, judi online hanya akan membuat ASN malas bekerja," ujarnya.
Menurut dia, maraknya judi daring menjadi perhatian tersendiri bagi pimpinan di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk melakukan pencegahan dan penindakan tegas kepada siapapun pegawai yang kedapatan bermain judi tersebut.
"Segenap pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel wajib menghindari judi online. Bagi yang sudah melakukan harap berhenti, yang belum jangan coba-coba. Tidak hanya gaji, tapi seluruh kekayaan bisa habis akibat judi,” ujarnya
Ilham menjelaskan setidaknya ada tujuh bahaya permainan judi yang harus dicegah dan diberantas yakni kecanduan, memperburuk kondisi keuangan, memicu tindakan kriminal, pelanggaran privasi atau data pribadi, rusaknya hubungan baik dengan keluarga dan pihak lain, merusak masa depan dan risiko pidana.
Bahaya judi daring harus terus disuarakan kepada para pegawai/ASN agar tumbuh pemahaman dan kesadaran hukum serta memunculkan semangat kerja sama untuk sama-sama mencegah dan memberantas judi.
"Melalui upaya tersebut, selain dapat mencegah pegawai/ASN terlibat judi daring dan pinjaman 'online' (pinjol), diharapkan dapat meningkatkan disiplin dalam bekerja dan terus berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu," kata Kakanwil Ilham Djaya.
"Saya kembali menegaskan larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel terlibat judi daring. Jika ada yang terbukti melanggar larangan itu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan," kata Ilham Djaya di Palembang, Selasa.
Dia menjelaskan, judi daring dapat merusak mental para ASN sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, jangan sampai ada yang terlibat permainan judi itu.
"Tugas utama ASN adalah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Alih-alih meningkatkan mutu pelayanan publik, judi online hanya akan membuat ASN malas bekerja," ujarnya.
Menurut dia, maraknya judi daring menjadi perhatian tersendiri bagi pimpinan di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk melakukan pencegahan dan penindakan tegas kepada siapapun pegawai yang kedapatan bermain judi tersebut.
"Segenap pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel wajib menghindari judi online. Bagi yang sudah melakukan harap berhenti, yang belum jangan coba-coba. Tidak hanya gaji, tapi seluruh kekayaan bisa habis akibat judi,” ujarnya
Ilham menjelaskan setidaknya ada tujuh bahaya permainan judi yang harus dicegah dan diberantas yakni kecanduan, memperburuk kondisi keuangan, memicu tindakan kriminal, pelanggaran privasi atau data pribadi, rusaknya hubungan baik dengan keluarga dan pihak lain, merusak masa depan dan risiko pidana.
Bahaya judi daring harus terus disuarakan kepada para pegawai/ASN agar tumbuh pemahaman dan kesadaran hukum serta memunculkan semangat kerja sama untuk sama-sama mencegah dan memberantas judi.
"Melalui upaya tersebut, selain dapat mencegah pegawai/ASN terlibat judi daring dan pinjaman 'online' (pinjol), diharapkan dapat meningkatkan disiplin dalam bekerja dan terus berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu," kata Kakanwil Ilham Djaya.