Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan pada Februari 2024 ini mulai menyiapkan rencana strategis (renstra) 2025-2029 untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Dokumen renstra itu dijadikan dasar penyusunan rencana kerja dan perencanaan strategis lainnya yang akan dituju selama periode lima tahun," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang Kamis.
Dia menjelaskan, untuk menyiapkan renstra tersebut, pihaknya bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menghimpun aspirasi publik di Palembang pada 28-29 Februari 2024.
Aspirasi publik dihimpun dari aparat penegak hukum (APH), Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumbagtim, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Balitbangda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta advokat/ konsultan hukum di Sumsel.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan atas hasil para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait kinerja DJKI.
"Kami juga ingin menginventarisasi kendala yang dialami para stakeholder dalam menggunakan atau mendapatkan layanan kekayaan intelektual di wilayah Sumatera Selatan," ujarnya.
Menurut Ilham, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan unit Eselon I di bawah Kemenkumham yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia.
Program kekayaan intelektual dituangkan dalam dokumen rencana strategis (renstra) DJKI sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJKI serta menjadi pedoman dalam membuat kebijakan.
Selain itu, dokumen renstra dijadikan dasar penyusunan rencana kerja dan perencanaan strategis lainnya yang memuat visi, misi, tujuan, serta program yang akan dituju.
Rancangan awal renstra DJKI berpedoman pada rencana awal rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rancangan awal rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, jelas Kakanwil Ilham.
"Dokumen renstra itu dijadikan dasar penyusunan rencana kerja dan perencanaan strategis lainnya yang akan dituju selama periode lima tahun," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang Kamis.
Dia menjelaskan, untuk menyiapkan renstra tersebut, pihaknya bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menghimpun aspirasi publik di Palembang pada 28-29 Februari 2024.
Aspirasi publik dihimpun dari aparat penegak hukum (APH), Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumbagtim, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Balitbangda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta advokat/ konsultan hukum di Sumsel.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan atas hasil para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait kinerja DJKI.
"Kami juga ingin menginventarisasi kendala yang dialami para stakeholder dalam menggunakan atau mendapatkan layanan kekayaan intelektual di wilayah Sumatera Selatan," ujarnya.
Menurut Ilham, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan unit Eselon I di bawah Kemenkumham yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia.
Program kekayaan intelektual dituangkan dalam dokumen rencana strategis (renstra) DJKI sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJKI serta menjadi pedoman dalam membuat kebijakan.
Selain itu, dokumen renstra dijadikan dasar penyusunan rencana kerja dan perencanaan strategis lainnya yang memuat visi, misi, tujuan, serta program yang akan dituju.
Rancangan awal renstra DJKI berpedoman pada rencana awal rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rancangan awal rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, jelas Kakanwil Ilham.