Palembang (ANTARA) -
KPU Kota Palembang, Sumatera Selatan, menyediakan posko layanan kesehatan bagi panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) serta anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin pada rapat koordinasi persiapan pendistribusian logistik pemilu 2024 di Palembang, Rabu, menerangkan posko layanan kesehatan itu didirikan di tingkat PPK agar lebih mudah dijangkau oleh anggota KPPS.
"Kenapa tidak di puskesmas karena kalau di puskesmas akan ada administrasi. Jadi kalau di kecamatan maka langsung layanan kesehatan akan lebih cepat," katanya.
Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Wali Kota Palembang dan meminta difasilitasi melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendapat persetujuan dari Polrestabes Palembang terkait posko layanan kesehatan tersebut.
"Kami berharap semua pihak insan KPU mulai dari PPK, PPS, KPPS mampu menjaga kesehatan hingga hari pencoblosan 14 Februari mendatang," katanya.
Sebelumnya Ketua KPU Palembang Syawaludin mengatakan pihaknya telah melakukan skrining ulang terhadap kesehatan tpara petugas KPPS untuk mengetahui tingkatan risiko kesehatan mereka.
Ia menjelaskan hasil dari skrining itu dibagi menjadi tiga kategori risiko, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
"Saat mendaftar menjadi petugas KPPS itu syarat pertama melalui tes kesehatan di puskesmas dengan tiga kategori penyakit, yaitu kolestrol, gula darah, dan tensi darah. Di skrining ulang untuk mengetahui tingkatan tiga syarat penyakit ini dalam tingkatan kategori risiko," ujarnya.
Dengan skrining ulang kesehatan, kata dia, diharapkan petugas KPPS dapat bekerja dengan kondisi kesehatan yang prima dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemilih saat hari pencoblosan nanti.
Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin pada rapat koordinasi persiapan pendistribusian logistik pemilu 2024 di Palembang, Rabu, menerangkan posko layanan kesehatan itu didirikan di tingkat PPK agar lebih mudah dijangkau oleh anggota KPPS.
"Kenapa tidak di puskesmas karena kalau di puskesmas akan ada administrasi. Jadi kalau di kecamatan maka langsung layanan kesehatan akan lebih cepat," katanya.
Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Wali Kota Palembang dan meminta difasilitasi melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendapat persetujuan dari Polrestabes Palembang terkait posko layanan kesehatan tersebut.
"Kami berharap semua pihak insan KPU mulai dari PPK, PPS, KPPS mampu menjaga kesehatan hingga hari pencoblosan 14 Februari mendatang," katanya.
Sebelumnya Ketua KPU Palembang Syawaludin mengatakan pihaknya telah melakukan skrining ulang terhadap kesehatan tpara petugas KPPS untuk mengetahui tingkatan risiko kesehatan mereka.
Ia menjelaskan hasil dari skrining itu dibagi menjadi tiga kategori risiko, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
"Saat mendaftar menjadi petugas KPPS itu syarat pertama melalui tes kesehatan di puskesmas dengan tiga kategori penyakit, yaitu kolestrol, gula darah, dan tensi darah. Di skrining ulang untuk mengetahui tingkatan tiga syarat penyakit ini dalam tingkatan kategori risiko," ujarnya.
Dengan skrining ulang kesehatan, kata dia, diharapkan petugas KPPS dapat bekerja dengan kondisi kesehatan yang prima dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemilih saat hari pencoblosan nanti.