Palembang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan Musi Banyuasin tanggap darurat bencana banjir.
"Penetapan status ini dikarenakan kejadian bencana sudah terjadi dan berdampak kepada masyarakat, ekonomi, dan lain sebagainya," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman di Palembang, Selasa.
Ia menjelaskan status tanggap darurat itu berlaku selama 14 hari, akan tetapi apabila kondisi di dua wilayah itu masih riskan terjadi bencana, maka bisa dilakukan perpanjangan.
Ia menjelaskan penetapan status itu agar berbagai kegiatan bisa dilakukan dengan sesegera mungkin sehingga dampak buruk yang ditimbulkan bisa langsung ditangani.
"Baik itu penyelamatan, evakuasi korban jika ada, penyaluran bantuan. Setelahnya, baru dilakukan pemulihan jika tidak ada dampak lagi," katanya.
Daerah setempat lainnya yang terdampak banjir, seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, dan Banyuasin, saat ini berstatus siaga darurat bencana banjir dan longsor.
"Kenaikan status ini dilakukan untuk kesiapsiagaan daerah untuk menghadapi bencana, karena ketika terjadi bencana, perlengkapan dan peralatan sudah siap, tidak lagi mengurusi penugasan personel, peralatan dan lain-lain. Peningkatan status ini artinya daerah sudah siap untuk menghadapi bencana banjir dan longsor," ujarnya.
Sudirman mengatakan penetapan status itu juga karena eskalasi di sejumlah daerah itu masih berpotensi bencana.
Oleh karena itu, ujar dia, terjadi peningkatan ancaman bencana banjir yang didasarkan pada hasil pemantauan yang akurat oleh instansi berwenang serta mempertimbangkan kondisi nyata dan dampak yang terjadi di masyarakat.
"Sementara untuk 12 kabupaten/kota lain saat ini masih berproses untuk penetapan status siaga bencana, ada yang baru sampai di Biro Hukum masing-masing pemerintah kabupaten dan kota hingga menunggu penetapan dari kepala daerahnya," kata dia.
"Penetapan status ini dikarenakan kejadian bencana sudah terjadi dan berdampak kepada masyarakat, ekonomi, dan lain sebagainya," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman di Palembang, Selasa.
Ia menjelaskan status tanggap darurat itu berlaku selama 14 hari, akan tetapi apabila kondisi di dua wilayah itu masih riskan terjadi bencana, maka bisa dilakukan perpanjangan.
Ia menjelaskan penetapan status itu agar berbagai kegiatan bisa dilakukan dengan sesegera mungkin sehingga dampak buruk yang ditimbulkan bisa langsung ditangani.
"Baik itu penyelamatan, evakuasi korban jika ada, penyaluran bantuan. Setelahnya, baru dilakukan pemulihan jika tidak ada dampak lagi," katanya.
Daerah setempat lainnya yang terdampak banjir, seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, dan Banyuasin, saat ini berstatus siaga darurat bencana banjir dan longsor.
"Kenaikan status ini dilakukan untuk kesiapsiagaan daerah untuk menghadapi bencana, karena ketika terjadi bencana, perlengkapan dan peralatan sudah siap, tidak lagi mengurusi penugasan personel, peralatan dan lain-lain. Peningkatan status ini artinya daerah sudah siap untuk menghadapi bencana banjir dan longsor," ujarnya.
Sudirman mengatakan penetapan status itu juga karena eskalasi di sejumlah daerah itu masih berpotensi bencana.
Oleh karena itu, ujar dia, terjadi peningkatan ancaman bencana banjir yang didasarkan pada hasil pemantauan yang akurat oleh instansi berwenang serta mempertimbangkan kondisi nyata dan dampak yang terjadi di masyarakat.
"Sementara untuk 12 kabupaten/kota lain saat ini masih berproses untuk penetapan status siaga bencana, ada yang baru sampai di Biro Hukum masing-masing pemerintah kabupaten dan kota hingga menunggu penetapan dari kepala daerahnya," kata dia.