Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) roda dua untuk mengatasi polusi udara di Ibu Kota.
"Solusi atas polusi tarif PKB roda dua perlu naik lebih tinggi," kata Gilbert kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Gilbert menuturkan dengan menaikkan tarif PKB akan membuat pengendara beralih menggunakan transportasi publik sehingga bisa mengurangi kemacetan.
Dia juga meminta untuk mempercepat pembangunan transportasi publik seperti LRT dan MRT agar masyarakat Ibu Kota punya banyak pilihan moda transportasi.
"Saya minta percepat agar masyarakat punya banyak pilihan transportasi untuk beraktivitas," ujarnya.
Tentunya percepatan pembangunan transportasi publik juga bersamaan dengan perbaikan fasilitas seperti perluasan trayek/lajur hingga penambahan armada.
Gilbert berharap penggunaan transportasi publik ini bisa mengurangi kemacetan, penyakit gangguan pernapasan, hingga menghemat APBN yang sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan.
"Jakarta butuh pejabat yang tegas, berani, dan konsisten untuk mengatasi persoalan polusi udara," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengingatkan pentingnya mengantisipasi pengadaan lahan ketika membangun Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B Velodrome-Manggarai agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya di kemudian hari.
“Jangan sampai (rencana) ini terkendala karena belum ada kesepakatan dengan pemilik lahan,” kata Ismail di Jakarta, Kamis.
Ismail mengatakan penting melakukan perencanaan secara matang soal lahan ini mengingat banyaknya rute Fase 1B yang mengiris pemukiman warga.
"Ada beberapa titik terutama di area sempit itu kan berpotensi mengiris lahan-lahan milik warga. Sudah sejauh mana antisipasi untuk pembebasan lahan,” tuturnya.
Direncanakan, uji coba terbatas (trial operation) LRT Jabodebek akan dilakukan pada 12 Juli hingga Agustus 2023 dan ditargetkan sudah beroperasi secara komersial pada Agustus 2023.
Sedangkan pembangunan stasiun LRT Fase B1 Velodrome-Manggarai akan dimulai Juli 2023.
"Solusi atas polusi tarif PKB roda dua perlu naik lebih tinggi," kata Gilbert kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Gilbert menuturkan dengan menaikkan tarif PKB akan membuat pengendara beralih menggunakan transportasi publik sehingga bisa mengurangi kemacetan.
Dia juga meminta untuk mempercepat pembangunan transportasi publik seperti LRT dan MRT agar masyarakat Ibu Kota punya banyak pilihan moda transportasi.
"Saya minta percepat agar masyarakat punya banyak pilihan transportasi untuk beraktivitas," ujarnya.
Tentunya percepatan pembangunan transportasi publik juga bersamaan dengan perbaikan fasilitas seperti perluasan trayek/lajur hingga penambahan armada.
Gilbert berharap penggunaan transportasi publik ini bisa mengurangi kemacetan, penyakit gangguan pernapasan, hingga menghemat APBN yang sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan.
"Jakarta butuh pejabat yang tegas, berani, dan konsisten untuk mengatasi persoalan polusi udara," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengingatkan pentingnya mengantisipasi pengadaan lahan ketika membangun Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B Velodrome-Manggarai agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya di kemudian hari.
“Jangan sampai (rencana) ini terkendala karena belum ada kesepakatan dengan pemilik lahan,” kata Ismail di Jakarta, Kamis.
Ismail mengatakan penting melakukan perencanaan secara matang soal lahan ini mengingat banyaknya rute Fase 1B yang mengiris pemukiman warga.
"Ada beberapa titik terutama di area sempit itu kan berpotensi mengiris lahan-lahan milik warga. Sudah sejauh mana antisipasi untuk pembebasan lahan,” tuturnya.
Direncanakan, uji coba terbatas (trial operation) LRT Jabodebek akan dilakukan pada 12 Juli hingga Agustus 2023 dan ditargetkan sudah beroperasi secara komersial pada Agustus 2023.
Sedangkan pembangunan stasiun LRT Fase B1 Velodrome-Manggarai akan dimulai Juli 2023.