Palembang (ANTARA) - Dua satuan kerja (Satker) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Selatan meraih penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) setempat, Jumat (9/12)
Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel Idris di Palembang, Sabtu, mengatakan kedua satker tersebut adalah Lapas Kelas IIA Banyuasin dan Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.
Lapas Kelas IIA Banyuasin menerima dua penghargaan, pertama sebagai satker dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terbaik I pada kategori I pagu kecil semester I Tahun Anggaran 2022, lingkup Kanwil DJPb Sumsel.
Lapas Banyuasin juga meraih peringkat pertama sebagai satker dengan kinerja akurasi perencanaan penarikan dana terbaik kategori pagu kecil semester I Tahun Anggaran 2022 lingkup Kanwil DJPb Sumsel.
Sedangkan Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti menerima penghargaan sebagai satker dengan nilai IKPA terbaik kedua kategori I pagu kecil semester I Tahun Anggaran 2022.
Lapas Banyuasin dan Lapas Narkotika Muara Beliti masuk ke dalam satuan kerja dengan kategori pagu DIPA kecil yakni kurang dari 20 miliar.
Kedua satker Kanwil Kemenkumham Sumsel ini meraih penghargaan pada Penyerahan DIPA Petikan APBN Tahun 2023 dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 Lingkup Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di Griya Agung Palembang, Jumat (9/12)
Penghargaan untuk Lapas Banyuasin diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kepada Kepala Lapas Banyuasin Ronaldo Devinci.
Lapas Banyuasin dan Lapas Narkotika Muara Beliti menduduki peringkat pertama dan kedua dengan capaian nilai IKPA sempurna yaitu 100 untuk periode semester I Tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan nomor KEP-167/WPB.07/2022.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto yang turut hadir langsung pada kegiatan tersebut mengapresiasi prestasi Lapas Banyuasin dan Lapas Narkotika Muara Beliti.
Pihaknya terus mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel Idris di Palembang, Sabtu, mengatakan kedua satker tersebut adalah Lapas Kelas IIA Banyuasin dan Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.
Lapas Kelas IIA Banyuasin menerima dua penghargaan, pertama sebagai satker dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terbaik I pada kategori I pagu kecil semester I Tahun Anggaran 2022, lingkup Kanwil DJPb Sumsel.
Lapas Banyuasin juga meraih peringkat pertama sebagai satker dengan kinerja akurasi perencanaan penarikan dana terbaik kategori pagu kecil semester I Tahun Anggaran 2022 lingkup Kanwil DJPb Sumsel.
Sedangkan Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti menerima penghargaan sebagai satker dengan nilai IKPA terbaik kedua kategori I pagu kecil semester I Tahun Anggaran 2022.
Lapas Banyuasin dan Lapas Narkotika Muara Beliti masuk ke dalam satuan kerja dengan kategori pagu DIPA kecil yakni kurang dari 20 miliar.
Kedua satker Kanwil Kemenkumham Sumsel ini meraih penghargaan pada Penyerahan DIPA Petikan APBN Tahun 2023 dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 Lingkup Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di Griya Agung Palembang, Jumat (9/12)
Penghargaan untuk Lapas Banyuasin diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kepada Kepala Lapas Banyuasin Ronaldo Devinci.
Lapas Banyuasin dan Lapas Narkotika Muara Beliti menduduki peringkat pertama dan kedua dengan capaian nilai IKPA sempurna yaitu 100 untuk periode semester I Tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan nomor KEP-167/WPB.07/2022.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto yang turut hadir langsung pada kegiatan tersebut mengapresiasi prestasi Lapas Banyuasin dan Lapas Narkotika Muara Beliti.
Pihaknya terus mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.