Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrem untuk mendukung target nasional dengan nol persen pada 2024.

Pj Sekretaris Daerah Musi Banyuasin (Muba) Musni Wijaya di Sekayu, Rabu, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 sudah mencapai 4 persen secara nasional sehingga kabupaten dan kota di seluruh Tanah Air diminta untuk aktif melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian/Lembaga.

Kabupaten dan kota menjadi perhatian terkait upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem ini karena diperkirakan warga miskin sebagian besar terkonsentrasi di desa.

Musni memaparkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di kabupaten itu. Semula, angka kemiskinan sebesar 16,13 persen pada 2020 kemudian turun menjadi 15,84 persen pada 2021.

Berdasarkan survei dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kecamatan Lais dan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba dinilai berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan dari 6,68 persen tahun 2021 menjadi 4,74 persen pada 2022.

Walau terjadi penurunan tapi Musni tak menyangkal bahwa angka ini masih berada dalam kisaran tinggi.

Oleh karena itu, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan Presiden Jokowi perlu langkah yang progresif, ekstrem dan langkah yang luar biasa dari semua pihak yang terkait.

Beberapa rekomendasi kerangka kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, di antaranya menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, dan jaminan sosial harus dilakukan berkesinambungan.

Kemudian peningkatan pendapatan masyarakat seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, akses pekerjaan, dan selanjutnya meningkatkan akses terhadap layanan dasar serta  meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Selain itu intervensi dan program dari kementerian dan lembaga juga harus dijalankan secara optimal misalnya program JKN, KIS, PKH, BPNT, kartu sembako, dan intervensi dari sisi program untuk income generating warga miskin baik itu KUR, Mekar, Bank Wakaf Mikro, dana desa, menurutnya juga harus menyasar kepada upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen.

Termasuk juga dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dan CSR sektor swasta yang bisa dijalankan ke arah tersebut.

Belum lama ini Pemkab Muba mengalokasikan dana senilai Rp15 miliar untuk mengatasi lonjakan inflasi akibat kenaikan BBM. Dana itu sebagai besar direalisasikan untuk bantuan sosial tunai bagi warga miskin, kata dia.

"Bantuan langsung ini tak lain agar angka kemiskinan ekstrem tidak melonjak," kata dia.