Palembang (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Palembang menyasar debitur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari kalangan UMKM untuk meningkatkan kepesertaan pada 2022.

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Palembang Moch Faisal di Palembang, Selasa, mengatakan potensi kepesertaan dari BPR mencapai 4.000 orang.

“Kami mendata masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapat jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan, padahal mereka termasuk rentan mengalami risiko,” kata Faisal.

BPJAMSOSTEK menawarkan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) yang iurannya hanya Rp16.800 per bulan untuk sektor bukan penerima upah (BPU) atau informal seperti UMKM.

Baca juga: BPJAMSOSTEK Sumbagsel gandeng SDSI tingkatkan kepesertaan

Debitur UMKM tersebut mendapatkan Rp42 juta jika terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan nominal iuran yang cenderung rendah tersebut.

Menurut Faisal, potensi kepesertaan dari sektor UMKM sangat besar hingga 4.000 orang, hal itu bercermin dari kredit yang disalurkan BPR di wilayah Sumsel untuk sektor usaha tersebut.

Oleh karena itu BPJAMSOSTEK Cabang Palembang menggandeng Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sumsel untuk berkolaborasi dalam perluasan kepesertaan.

Sekretaris Jenderal DPD Perbarindo Sumsel, Syafril, mengatakan terdapat 14 BPR yang beroperasi di Kota Palembang.

“Nasabah kredit BPR ini memang kebanyakan pelaku usaha mikro. Kolaborasi ini tentu bisa memberi manfaat tambahan bagi nasabah BPR,” katanya.

Bagi industri perbankan sendiri, dia melanjutkan, kerja sama dengan BPJAMSOSTEK dapat menjaga kualitas kredit nasabah yang menjadi peserta program.

“Nasabah BPR bisa mendapat perlindungan jaminan sosial, misal nasabah mengalami kecelakaan kerja,” katanya.

Dengan demikian, program BPJAMSOSTEK itu juga bisa berdampak positif terhadap BPR lantaran kualitas kredit dari debitur yang mengalami risiko dan terlindungi BPJAMSOSTEK tetap terjaga.

Apalagi, kata dia, program BPJAMSOSTEK menyasar pelaku usaha yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial, seperti pengemudi ojek dan pedagang kecil.
Baca juga: BPJAMSOSTEK pastikan pengelolaan dana JHT dilakukan transparan
Baca juga: BPJAMSOSTEK gandeng Apindo Sumsel tambah peserta pelaku UMKM