Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono masih berpeluang menjadi panglima TNI selama dirinya belum pensiun.
"Selama belum memasuki masa pensiun, maka peluang Laksamana TNI Yudo Margono untuk menjadi panglima TNI masih terbuka, karena jabatan tersebut harus diisi oleh kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif," kata Khairul Fahmi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, peluang bagi Yudo untuk menjadi panglima TNI juga terbuka karena mengacu pada penunjukan Jenderal TNI Andika, tambahnya, Presiden Joko Widodo tidak menetapkan syarat usia dan masa aktif sebagai pertimbangan utama. Sehingga, pola itu masih mungkin diterapkan pada saat penggantian Panglima TNI pada 2023, katanya.
Baca juga: Panglima TNI harap WPO jadi media penyelesaian konflik negara
Dia juga menilai selama pemerintahan Presiden Joko Widodo belum pernah ada sosok dari TNI AL menjadi panglima TNI, sehingga potensi Yudo mengisi jabatan itu penting dipertimbangkan meski tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara matra.
"Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi juga belum pernah ada panglima dari lingkungan TNI AL. Meski tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra, namun hal itu penting untuk dipertimbangkan," katanya.
Baca juga: Panglima TNI: RI-Singapura perlu kerja sama di bidang pertahanan
Dia mengatakan komunikasi politik dengan tokoh berpengaruh di sekitar Presiden Jokowi dapat berkontribusi untuk memperkuat peluang bagi seseorang untuk menjadi Panglima TNI dan mendapatkan persetujuan parlemen. Komunikasi semacam itu, menurut dia, tampak dalam kiprah Yudo dan TNI AL beberapa waktu belakangan ini.
"Komunikasi politik dengan tokoh berpengaruh di sekitar Presiden juga diyakini berkontribusi memperkuat peluang untuk ditunjuk dan mendapat persetujuan parlemen. Kiprah Pak Yudo dan TNI AL belakangan ini menampakkan adanya komunikasi politik yang berjalan untuk menjaga peluang," tambahnya.
Baca juga: Panglima TNI: Tersangka kasus kerangkeng manusia bisa bertambah
Khairul mencontohkan komunikasi politik itu terjadi saat peresmian penamaan Kapal Korvet TNI AL dengan nama KRI Bung Karno-369. Dalam acara itu, Yudo menjalin relasi bermakna simbolis melalui pertemuan hangat bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
"Kasal tampil hangat bersama Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ditambah, sebelumnya, Laksamana Yudo juga menyajikan romansa legacy presiden pertama RI Soekarno saat HUT Puspenerbal (Pusat Penerbangan Angkatan Laut) pada 17 Juni lalu," kata dia.
Siapa pun yang menjadi panglima TNI nanti, Khairul mengatakan TNI harus tetap solid dan bersinergi, sehingga diperlukan kearifan dari semua pihak dengan lebih mengutamakan keharmonisan hubungan antarlembaga demi perdamaian dan masa depan bangsa Indonesia.
"Stop ego-sektoral," ujar dia.
"Selama belum memasuki masa pensiun, maka peluang Laksamana TNI Yudo Margono untuk menjadi panglima TNI masih terbuka, karena jabatan tersebut harus diisi oleh kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif," kata Khairul Fahmi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, peluang bagi Yudo untuk menjadi panglima TNI juga terbuka karena mengacu pada penunjukan Jenderal TNI Andika, tambahnya, Presiden Joko Widodo tidak menetapkan syarat usia dan masa aktif sebagai pertimbangan utama. Sehingga, pola itu masih mungkin diterapkan pada saat penggantian Panglima TNI pada 2023, katanya.
Baca juga: Panglima TNI harap WPO jadi media penyelesaian konflik negara
Dia juga menilai selama pemerintahan Presiden Joko Widodo belum pernah ada sosok dari TNI AL menjadi panglima TNI, sehingga potensi Yudo mengisi jabatan itu penting dipertimbangkan meski tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara matra.
"Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi juga belum pernah ada panglima dari lingkungan TNI AL. Meski tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra, namun hal itu penting untuk dipertimbangkan," katanya.
Baca juga: Panglima TNI: RI-Singapura perlu kerja sama di bidang pertahanan
Dia mengatakan komunikasi politik dengan tokoh berpengaruh di sekitar Presiden Jokowi dapat berkontribusi untuk memperkuat peluang bagi seseorang untuk menjadi Panglima TNI dan mendapatkan persetujuan parlemen. Komunikasi semacam itu, menurut dia, tampak dalam kiprah Yudo dan TNI AL beberapa waktu belakangan ini.
"Komunikasi politik dengan tokoh berpengaruh di sekitar Presiden juga diyakini berkontribusi memperkuat peluang untuk ditunjuk dan mendapat persetujuan parlemen. Kiprah Pak Yudo dan TNI AL belakangan ini menampakkan adanya komunikasi politik yang berjalan untuk menjaga peluang," tambahnya.
Baca juga: Panglima TNI: Tersangka kasus kerangkeng manusia bisa bertambah
Khairul mencontohkan komunikasi politik itu terjadi saat peresmian penamaan Kapal Korvet TNI AL dengan nama KRI Bung Karno-369. Dalam acara itu, Yudo menjalin relasi bermakna simbolis melalui pertemuan hangat bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
"Kasal tampil hangat bersama Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ditambah, sebelumnya, Laksamana Yudo juga menyajikan romansa legacy presiden pertama RI Soekarno saat HUT Puspenerbal (Pusat Penerbangan Angkatan Laut) pada 17 Juni lalu," kata dia.
Siapa pun yang menjadi panglima TNI nanti, Khairul mengatakan TNI harus tetap solid dan bersinergi, sehingga diperlukan kearifan dari semua pihak dengan lebih mengutamakan keharmonisan hubungan antarlembaga demi perdamaian dan masa depan bangsa Indonesia.
"Stop ego-sektoral," ujar dia.