Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan kebutuhan anggaran bank tanah sebesar Rp2,5 triliun.
"Sudah mendapatkan modal awal Rp1 triliun. Mudah-mudahan dapat lagi Rp1,5 triliun pada tahun anggaran ini," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan bank tanah merupakan badan baru yang berdiri 1 Januari 2022. Operasional bank tanah dalam rangka upaya mendukung jaminan ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.
"Namun, karena kondisi APBN yang sulit, mudah-mudahan komitmen pemerintah tetap jalan, dengan demikian bank tanah bisa efektif dan kami bisa segera merekrut dewan pengawas perwakilan masyarakat, yang nantinya mendapatkan persetujuan DPR," harapnya.
Kata dia, pagu anggaran Kementerian ATR tahun 2022 sebesar RpRp8,3 triliun. Anggaran itu mengalami dua kali penyesuaian yakni Rp270 miliar dan Rp263 miliar.
"Sampai saat ini, capaian program dengan serapan anggaran sebesar Rp2,06 triliun atau 27 persen dari total pagu anggaran," jelasnya.
Sementara, pagu anggaran yang diberikan tahun 2023 sebesar Rp7,49 triliun atau jauh lebih rendah daripada pagu 2022.
"Sudah mendapatkan modal awal Rp1 triliun. Mudah-mudahan dapat lagi Rp1,5 triliun pada tahun anggaran ini," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan bank tanah merupakan badan baru yang berdiri 1 Januari 2022. Operasional bank tanah dalam rangka upaya mendukung jaminan ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.
"Namun, karena kondisi APBN yang sulit, mudah-mudahan komitmen pemerintah tetap jalan, dengan demikian bank tanah bisa efektif dan kami bisa segera merekrut dewan pengawas perwakilan masyarakat, yang nantinya mendapatkan persetujuan DPR," harapnya.
Kata dia, pagu anggaran Kementerian ATR tahun 2022 sebesar RpRp8,3 triliun. Anggaran itu mengalami dua kali penyesuaian yakni Rp270 miliar dan Rp263 miliar.
"Sampai saat ini, capaian program dengan serapan anggaran sebesar Rp2,06 triliun atau 27 persen dari total pagu anggaran," jelasnya.
Sementara, pagu anggaran yang diberikan tahun 2023 sebesar Rp7,49 triliun atau jauh lebih rendah daripada pagu 2022.