Sumatera Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, merombak struktur pejabat di tingkat eselon II, III, dan IV sebagai upaya penyegaran roda pemerintahan di kota ini.
Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, Kamis, mengatakan penggantian para pejabat yang dilakukan Pemkot Palembang tersebut sudah mendapatkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Totalnya ada 504 orang pejabat baru yang sudah dilantik, untuk pejabat eselon II sendiri yang di 'rolling' lebih kurang ada 12 orang, kemungkinan masih ada lagi beberapa pekan ke depan menunggu rekomendasi dari Wali Kota terkait dengan kinerja,” kata dia dalam keterangan resminya.
Menurutnya, perubahan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) ataupun di tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan untuk penyegaran roda pemerintahan karena beberapa di antaranya telah menjabat dalam waktu yang cukup lama.
"Ada yang sudah beberapa tahun lebih dan kemudian mereka di-'rolling', kecuali di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang jabatan kepalanya bakal diisi Pelaksana Tugas (Plt) melalui Pemilihan 'Open Biding' Pansel," katanya.
Ia berharap ratusan pejabat yang baru dilantik agar lebih mengoptimalkan kinerja di mana pun yang bersangkutan ditugaskan.
Dia mengatakan optimalisasi kinerja itu harus ditampakkan, khususnya oleh para camat dan lurah dengan memberikan pelayanan masyarakat secara cepat.
"Bisa turun langsung ke lapangan meninjau lingkungan, itu bagian dalam optimalisasi kinerja untuk melayani masyarakat," tandasnya.
Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, Kamis, mengatakan penggantian para pejabat yang dilakukan Pemkot Palembang tersebut sudah mendapatkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Totalnya ada 504 orang pejabat baru yang sudah dilantik, untuk pejabat eselon II sendiri yang di 'rolling' lebih kurang ada 12 orang, kemungkinan masih ada lagi beberapa pekan ke depan menunggu rekomendasi dari Wali Kota terkait dengan kinerja,” kata dia dalam keterangan resminya.
Menurutnya, perubahan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) ataupun di tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan untuk penyegaran roda pemerintahan karena beberapa di antaranya telah menjabat dalam waktu yang cukup lama.
"Ada yang sudah beberapa tahun lebih dan kemudian mereka di-'rolling', kecuali di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang jabatan kepalanya bakal diisi Pelaksana Tugas (Plt) melalui Pemilihan 'Open Biding' Pansel," katanya.
Ia berharap ratusan pejabat yang baru dilantik agar lebih mengoptimalkan kinerja di mana pun yang bersangkutan ditugaskan.
Dia mengatakan optimalisasi kinerja itu harus ditampakkan, khususnya oleh para camat dan lurah dengan memberikan pelayanan masyarakat secara cepat.
"Bisa turun langsung ke lapangan meninjau lingkungan, itu bagian dalam optimalisasi kinerja untuk melayani masyarakat," tandasnya.