Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan calon kepala daerah petahana atau dari unsur aparatur pemerintah untuk tidak menggunakan anggaran negara dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.
"Jangan pernah berpikir KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
KPK, lanjut Firli, tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi dan tidak terpengaruh dengan proses pilkada.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian duga dua faktor bakal paslon pilkada langgar protokol kesehatan
"Proses pilkada itu adalah ranah politik, sedangkan penegakan hukum pada ranah berbeda. Jadi proses penegakan hukum tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pelaksanaan pilkada," ujar Firli.
Baca juga: Jokowi: Tidak ada tawar menawar soal protokol kesehatan di Pilkada
Ia juga mengatakan lembaganya sudah membangun sistem khusus untuk memantau Pilkada Serentak 2020 serta menerapkan konsep "three prongs approaches" dalam mengawal pilkada yang bersih.
"Selain itu, KPK memiliki 'mata rakyat', yaitu anak-anak bangsa yang memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kejujuran. Mereka tidak takut, berani lantang berteriak, meneriakkan kebenaran di antara bisikan kejahatan korupsi," ujar Firli.
Baca juga: Sri Mulyani pastikan penguatan alokasi anggaran 2020 untuk program prioritas
Antusias dan peran aktif "mata rakyat" itu, kata Firli, dapat dilihat dari tingginya angka laporan dugaan tindak pidana korupis dalam kanal Pengaduan Masyarakat KPK.
"Sehingga dapat kami cegah bila belum terjadi dan pasti kami tindak jika (korupsi) telah dilakukan," katanya.
Selain itu, ia mengatakan KPK bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyambangi calon kepala daerah untuk meminta mereka menandatangani pakta integritas sebagai upaya pencegahan korupsi.
KPK berupaya penuh agar Pilkada Serentak 2020 tidak melahirkan koruptor-koruptor baru seperti yang terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya, di mana kepala daerah terpilih berstatus tersangka kasus korupsi tidak lama setelah dilantik.
"Sekali lagi, saya himbau kepada seluruh calon kepala daerah termasuk tim sukses dan partai politik pengusung untuk mengedepankan sportivitas antikorupsi dalam memenangkan Pilkada Serentak 2020," ucap Firli.
"Jangan pernah berpikir KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
KPK, lanjut Firli, tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi dan tidak terpengaruh dengan proses pilkada.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian duga dua faktor bakal paslon pilkada langgar protokol kesehatan
"Proses pilkada itu adalah ranah politik, sedangkan penegakan hukum pada ranah berbeda. Jadi proses penegakan hukum tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pelaksanaan pilkada," ujar Firli.
Baca juga: Jokowi: Tidak ada tawar menawar soal protokol kesehatan di Pilkada
Ia juga mengatakan lembaganya sudah membangun sistem khusus untuk memantau Pilkada Serentak 2020 serta menerapkan konsep "three prongs approaches" dalam mengawal pilkada yang bersih.
"Selain itu, KPK memiliki 'mata rakyat', yaitu anak-anak bangsa yang memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kejujuran. Mereka tidak takut, berani lantang berteriak, meneriakkan kebenaran di antara bisikan kejahatan korupsi," ujar Firli.
Baca juga: Sri Mulyani pastikan penguatan alokasi anggaran 2020 untuk program prioritas
Antusias dan peran aktif "mata rakyat" itu, kata Firli, dapat dilihat dari tingginya angka laporan dugaan tindak pidana korupis dalam kanal Pengaduan Masyarakat KPK.
"Sehingga dapat kami cegah bila belum terjadi dan pasti kami tindak jika (korupsi) telah dilakukan," katanya.
Selain itu, ia mengatakan KPK bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyambangi calon kepala daerah untuk meminta mereka menandatangani pakta integritas sebagai upaya pencegahan korupsi.
KPK berupaya penuh agar Pilkada Serentak 2020 tidak melahirkan koruptor-koruptor baru seperti yang terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya, di mana kepala daerah terpilih berstatus tersangka kasus korupsi tidak lama setelah dilantik.
"Sekali lagi, saya himbau kepada seluruh calon kepala daerah termasuk tim sukses dan partai politik pengusung untuk mengedepankan sportivitas antikorupsi dalam memenangkan Pilkada Serentak 2020," ucap Firli.