Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penguatan alokasi anggaran dalam RAPBN 2020 akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan program prioritas sesuai tema kebijakan fiskal.
Program prioritas itu antara lain pembangunan sumber daya manusia, perlindungan sosial, pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan reformasi institusional untuk akselerasi daya saing maupun perbaikan keseimbangan eksternal.
Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani di Jakarta, Senin, saat membacakan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Sri Mulyani mengatakan pembangunan manusia Indonesia dilakukan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sehingga memiliki produktivitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0.
"Kualitas tenaga kerja Indonesia harus naik kelas dari sebagian besar berpendidikan dasar dan kurang terampil menjadi tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang baik dan terampil," kata Sri Mulyani.
Sejalan dengan hal tersebut, ia menambahkan, pemenuhan program-program perlindungan sosial yang komprehensif terus dikembangkan untuk menunjukkan negara hadir dalam melindungi komponen bangsa yang masih lemah.
Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya kelanjutan pembangunan sarana infrastruktur untuk peningkatan konektivitas arus orang dan barang yang disertai dengan penguatan jaringan digital.
"Kondisi infrastruktur yang semakin baik merupakan prasyarat percepatan transformasi ekonomi yang mendukung peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja," ujar Sri Mulyani yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Untuk itu, kebijakan pengembangan destinasi wisata unggulan terus dilakukan di Candi Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba dan Mandalika untuk memicu devisa dari sektor pariwisata dan mengembangkan ekonomi daerah.
Komitmen terhadap desentralisasi fiskal, tambah dia, juga terus diperlihatkan di 2020 melalui peningkatan belanja transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan hingga sepertiga belanja negara.
Peningkatan alokasi ini diiringi kualitas implementasi dan efektivitas untuk mendorong peningkatan layanan dasar publik serta upaya pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
Prioritas pembangunan lainnya adalah penataan institusi untuk menciptakan tata kelola yang baik dengan reformasi terus dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, kompeten, berintegritas serta profesional.
"Harapan kita semua, reformasi institusi dapat menghadirkan pelayanan publik yang optimal sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah meningkat da mendorong daya saing bangsa," kata Sri Mulyani.
Pengalokasian anggaran untuk program prioritas ini disertai penghematan belanja barang secara masif, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial dan subsidi serta penguatan transfer ke daerah dan dana desa agar belanja yang dihasilkan lebih berkualitas.
Dengan berbagai upaya tersebut, Sri Mulyani memperkirakan, belanja negara pada 2020 dapat mencapai kisaran 14,4-15,4 persen terhadap PDB.
Program prioritas itu antara lain pembangunan sumber daya manusia, perlindungan sosial, pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan reformasi institusional untuk akselerasi daya saing maupun perbaikan keseimbangan eksternal.
Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani di Jakarta, Senin, saat membacakan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Sri Mulyani mengatakan pembangunan manusia Indonesia dilakukan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sehingga memiliki produktivitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0.
"Kualitas tenaga kerja Indonesia harus naik kelas dari sebagian besar berpendidikan dasar dan kurang terampil menjadi tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang baik dan terampil," kata Sri Mulyani.
Sejalan dengan hal tersebut, ia menambahkan, pemenuhan program-program perlindungan sosial yang komprehensif terus dikembangkan untuk menunjukkan negara hadir dalam melindungi komponen bangsa yang masih lemah.
Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya kelanjutan pembangunan sarana infrastruktur untuk peningkatan konektivitas arus orang dan barang yang disertai dengan penguatan jaringan digital.
"Kondisi infrastruktur yang semakin baik merupakan prasyarat percepatan transformasi ekonomi yang mendukung peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja," ujar Sri Mulyani yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Untuk itu, kebijakan pengembangan destinasi wisata unggulan terus dilakukan di Candi Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba dan Mandalika untuk memicu devisa dari sektor pariwisata dan mengembangkan ekonomi daerah.
Komitmen terhadap desentralisasi fiskal, tambah dia, juga terus diperlihatkan di 2020 melalui peningkatan belanja transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan hingga sepertiga belanja negara.
Peningkatan alokasi ini diiringi kualitas implementasi dan efektivitas untuk mendorong peningkatan layanan dasar publik serta upaya pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
Prioritas pembangunan lainnya adalah penataan institusi untuk menciptakan tata kelola yang baik dengan reformasi terus dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, kompeten, berintegritas serta profesional.
"Harapan kita semua, reformasi institusi dapat menghadirkan pelayanan publik yang optimal sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah meningkat da mendorong daya saing bangsa," kata Sri Mulyani.
Pengalokasian anggaran untuk program prioritas ini disertai penghematan belanja barang secara masif, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial dan subsidi serta penguatan transfer ke daerah dan dana desa agar belanja yang dihasilkan lebih berkualitas.
Dengan berbagai upaya tersebut, Sri Mulyani memperkirakan, belanja negara pada 2020 dapat mencapai kisaran 14,4-15,4 persen terhadap PDB.