Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit anggaran pada tahun depan sebesar 3-4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau diperkirakan menurun dari skenario antisipasi tahun ini sebesar 5,07 persen sesuai keleluasaan di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa, menjelaskan tahun depan pemerintah akan tetap mematuhi disiplin anggaran dan menerapkan langkah hati-hati. Selain itu, peluang penurunan defisit anggaran terbuka karena tahun depan, ekonomi domestik diperkirakan sudah pulih.
“Tahun ini kita jaga di lima persen atau mungkin bisa lebih rendah kalau kita disiplin. Tahun depan desainnya defisit sekitar 3 sampai 4 persen. Ini untuk meningkatkan disiplin anggaran dan menurunkan defisit. " jelasnya saat memberikan keterangan pers usai sidang kabinet paripurna secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor.
Menkeu mengatakan belanja anggaran pada 2021 akan difokuskan pada program pemulihan ekonomi dan reformasi di berbagai bidang. Pemerintah juga akan memprioritaskan untuk belanja di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial serta transformasi ekonomi.
Pada 2021, kata Sri Mulyani, pemerintah memproyeksikan belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp937,2 triliun. Dari angka tersebut, pemerintah masih akan menyeleksi berdasarkan program prioritas.
Sri Mulyani menambahkan Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa telah menyeleksi program yakni dari sebelumnya lebih dari 400 program menjadi hanya 89 program prioritas untuk 2021.
"Ini dilakukan agar anggaran benar-benar fokus untuk hal-hal yang merupakan prioritas nasional,” ujarnya.
Proyeksi (outlook) pertumbuhan ekonomi pada 2021 ditetapkan pemerintah di rentang 4,5 hingga 5,5 persen. Hal itu dengan optimisme bahwa pemulihan ekonomi domestik dari situasi pandemi COVID-19 sudah bergulir di kuartal III 2020, dan selanjutnya akan terakselerasi tahun depan.