Jakarta (ANTARA) - Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) berharap pemerintah memberikan dukungan dalam pengembangan kapasitas atau capacity building dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan pertumbuhan industri komestik dalam negeri.

"Sebagian besar dari anggota Perkosmi adalah industri kecil menengah (IKM), oleh karena itu kami berharap adanya dukungan dan bantuan untuk capacity building dan kemudahan perizinan," ujar Ketua Perkosmi Sancoyo Antarikso kepada Antara, Jumat.

Sancoyo menjelaskan bahwa saat ini industri kosmetika menghadapi beberapa tantangan, salah satunya yakni bagaimana industri kosmetik Indonesia senantiasa menyediakan produk-produk kosmetik yang relevan bagi konsumennya di Indonesia, baik dari sisi fungsi, inovasi, tren, kemasan, harga dan sebagainya.

Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), nilai kosmetik impor sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor kosmetik . Namun nilai kosmetik yang diproduksi di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan impor.

Perkosmi bekerja sama dengan berbagai pihak berupaya meningkatkan kapabilitas anggota-anggotanya guna menaikkan daya saing industri kosmetik dalam negeri.

Bermacam pelatihan dan workshop diselenggarakan bersama dengan pelaku industri dan pakar bahan baku, kemasan dan juga regulator seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kemenperin, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan berbagai pihak lainnya.

Ketua Perkosmi itu juga mengakui bahwa selama ini pasokan bahan baku untuk produksi kosmetik masih banyak yang diimpor. Kendati demikian, dia terus mendorong peningkatan upaya substitusi terhadap bahan baku kosmetik impor.

Sebelumnya pemerintah menyebutkan bahwa impor produk kosmetik masih terbilang tinggi, di mana hal ini menjadi salah satu tantangan yang perlu dicarikan solusinya.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, data impor kosmetik pada tahun 2018 sebesar 850,15 juta dolar AS meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 631,66 juta dolar AS.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri dengan menerbitkan kebijakan strategis yang dapat memperkuat struktur industri nasional.