Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan penerapan reformasi birokrasi merupakan cara efektif untuk jajaran kepolisian RI (POLRI) dalam menghadapi dinamika perubahan global yang tak berujung serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan masa depan.

"Reformasi birokrasi menjadi penopang terwujudnya keamanan masyarakat, konsolidasi demokrasi, kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan," ujar Menteri Syafruddin dalam keterangan resminya, saat memberi kuliah umum bertema Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Institusi dan Generasi Polri yang Tangguh Menghadapi Dinamika Masyarakat di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Dijelaskannya, perubahan global yang terjadi saat ini akan memberikan dampak pada dinamika keamanan dengan munculnya berbagai bentuk dan modus baru kejahatan. "Dulu tidak ada bentuk kejahatan bernama hoaks, sekarang barang itu sudah ramai bermunculan di media sosial tumbuh subur bagai gurita, mendegradasi ruang literasi publik," ungkap Mantan Wakapolri ini di hadapan ratusan Taruna dan Taruni Akpol.

Untuk itu, tegasnya, institusi Polri harus siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dan dampaknya.

Dikatakan, pemahaman tentang perubahan global yang sedang terjadi saat ini penting bagi para taruna agar saat menjalani masa kedinasan mampu bertindak, paham menggunakan kewenangan dan kekuatan kepolisian secara tepat dan ketika menjadi pimpinan Polri dapat menghadirkan kebijakan publik yang konsisten dan dinamis menyangga perubahan peradaban.

"Dengan begitu Polri akan terus bertahan sebagai leading sector yang mendorong kemajuan bangsa," katanya.

Pada kesempatan itu, Syafruddin juga berbagi pengalamannya saat menghadiri World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu kepada seluruh peserta kuliah umum mengenai cara terbaik menghadapi perubahan global yang sedang terjadi.

Ia mengutip teori milik Simon Senek tentang The Finite and Infinite Game (Teori Permainan Terbatas dan Permainan Tidak Terbatas) yang menggambarkan para pemain terbatas memiliki karakter aturan kaku bahwa semua pemain memiliki tujuan bersama mengejar kemenangan namun setelah itu bubar. Sementara pemain tidak terbatas memiliki aturan permainan yang selalu berubah dengan tujuan melanggengkan permainan dan berusaha bertahan dalam skema permainan yang tidak pernah berhenti.

"Dalam skema pemerintahan, reformasi birokrasi identik dengan suatu area never ending atau infinite game, karena di dalamnya dialiri nafas perubahan yang terus bergulir mengikuti perkembangan peradaban dan zaman. Reformasi birokrasi tidak berhenti hingga titik kesempurnaan, berbagai generasi akan silih berganti menjalankannya," ucap Syafruddin.

Menteri Syafruddin juga mengingatkan, Indonesia akan menghadapi dua isu besar, yaitu revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Kedua isu strategis ini perlu dikelola dengan baik sebagai jaminan bagi bangsa Indonesia agar mampu meraih keemasannya pada 2045.

Hadir dalam kuliah umum ini Gubernur Akpol Irjen Rycko Amelza D, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Direktur Bintarlat, Direktur Akademik Akpol, para pejabat utama Akpol serta para tenaga pendidik.