Palembang (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta kalangan akademisi aktif dalam riset tentang lahan gambut karena sudah disediakan empat lokasi di Sumsel yang dapat digunakan sebagai lokasi penelitian.
Staf Khusus Gubernur Bidang Perubahan Iklim Najib Asmani di Palembang, Rabu mengatakan, empat lokasi itu di Sepucuk (Kabupaten Ogan Komering Ilir), Taman Sembilang (Musi Banyuasin), kawasan Hutan Tanaman Industri/HTI (Ogan Komering lIir) dan di kawasan Banyu Urip (Banyuasin).
"Kami membutuhkan adanya inovasi baru dalam penanganan masalah gambut ini. Riset yang diharapkan berupa riset problem solving (solusi) dan riset aksi yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kemiskinan," kata dia.
Ia yang diwawancarai seusai acara pertemuan pakar gambut yang diselenggarakan Lembaga Sosial Masyarakat The Zoological Socienty of London, mengatakan, sejauh ini riset aksi yang langsung terimplementasi di masyarakat.
Namun, pemerintah menilai riset-riset sejenis harus terus dilakukan karena hasil riset ini menjadi dasar dari pemerintah untuk membuat kebijakan terkait restorasi gambut.
Riset yang sudah diimplementasikan pemerintah itu, di antaranya, pembuatan sekat kanal, pemberdayaan masyarakat, penimbunan kanal, pembuatan tambak udang.
Atas dasar riset tersebut, Sumsel mendapatkan dana bantuan dari APBN sebesar Rp43 miliar pada 2018, dan Rp29 miliar pada 2019.
Dana ini untuk merestorasi kawasan gambut yang terdampak kebakaran hutan dan lahan seluas 616.000 hektare di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin.
Pakar ilmuwan dari CIFOR, Prof Daniel Moerdiyarso mengatakan berdasarkan pengamatannya hasil riset kalangan ilmuan sudah banyak diterapkan pemerintah, seperti, program pembasahan (rewetting) lahan gambut.
Ia mengatakan, secara umum setiap pengelolaan gambut dipastikan akan menimbulkan emisi sehingga dibutuhkan upaya untuk menguranginya sehingga yang paling konkret yakni menjaga gambut agar tidak kering (rewetting).
"Indonesia ini merupakan gudang karbon, jadi ringan sekali untuk Indonesia menurunkan emisinya, asalkan gambut dikelola dengan baik," kata dia.
Staf Khusus Gubernur Bidang Perubahan Iklim Najib Asmani di Palembang, Rabu mengatakan, empat lokasi itu di Sepucuk (Kabupaten Ogan Komering Ilir), Taman Sembilang (Musi Banyuasin), kawasan Hutan Tanaman Industri/HTI (Ogan Komering lIir) dan di kawasan Banyu Urip (Banyuasin).
"Kami membutuhkan adanya inovasi baru dalam penanganan masalah gambut ini. Riset yang diharapkan berupa riset problem solving (solusi) dan riset aksi yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kemiskinan," kata dia.
Ia yang diwawancarai seusai acara pertemuan pakar gambut yang diselenggarakan Lembaga Sosial Masyarakat The Zoological Socienty of London, mengatakan, sejauh ini riset aksi yang langsung terimplementasi di masyarakat.
Namun, pemerintah menilai riset-riset sejenis harus terus dilakukan karena hasil riset ini menjadi dasar dari pemerintah untuk membuat kebijakan terkait restorasi gambut.
Riset yang sudah diimplementasikan pemerintah itu, di antaranya, pembuatan sekat kanal, pemberdayaan masyarakat, penimbunan kanal, pembuatan tambak udang.
Atas dasar riset tersebut, Sumsel mendapatkan dana bantuan dari APBN sebesar Rp43 miliar pada 2018, dan Rp29 miliar pada 2019.
Dana ini untuk merestorasi kawasan gambut yang terdampak kebakaran hutan dan lahan seluas 616.000 hektare di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin.
Pakar ilmuwan dari CIFOR, Prof Daniel Moerdiyarso mengatakan berdasarkan pengamatannya hasil riset kalangan ilmuan sudah banyak diterapkan pemerintah, seperti, program pembasahan (rewetting) lahan gambut.
Ia mengatakan, secara umum setiap pengelolaan gambut dipastikan akan menimbulkan emisi sehingga dibutuhkan upaya untuk menguranginya sehingga yang paling konkret yakni menjaga gambut agar tidak kering (rewetting).
"Indonesia ini merupakan gudang karbon, jadi ringan sekali untuk Indonesia menurunkan emisinya, asalkan gambut dikelola dengan baik," kata dia.