Sampit (ANTARA News Sumsel) - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalteng Hero Harapanno Mandauw menilai perusahaan wajib masuk BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan untuk melindungi karyawan supaya nyaman dalam bekerja. 

"Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan maupun ketenaga kerjaan, jika haknya tersebut masih di berikan oleh perusahaan maka karyawan wajib melaporkan hal itu ke pemerintah daerah dalam hal ini dinas teknis," katanya di Sampit, Sabtu.

Hero mengaku ada mendapat laporan di Kotawaringin Timur masih ada beberapa perusahaan yang belum memberikan hak karyawan tersebut. Untuk itu penerintah daerah di mintak untuk lebih serius menangani permasalahan ini.

Selain belum mendapatkan perlindungan BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan ada juga perusahaan yang belum memberikan hak karyawan seperti gaji yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK).

"Masalah ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah khususnya instansi yang membidangi tenaga kerja. Mengingat masih ada perusahaan yang mengabaikan hak karyawan. Padahal dalam ketentuan perundang-undangan itu harus dan wajib dilakukan pemberi kerja," katanya.

Hero mengatakan, perusahaan yang dimaksud salah satunya adalah bekerja di bidang pelabuhan dan pergudangan.

Tentunya di kecamatan itu banyak terdapat tersus pribadi yang mempekerjakan karyawannya, namun sayang mereka tidak memberikan hak karyawan sesuai aturan.

Hero menegaskan, kalau sudah berani mempekerjakan karyawan tentuhnya harus dipenuhi kewajibannya. Jangan sampai melakukan akal-akalan untuk melanggar aturan.

Dia juga meminta agar instansi terkait aktif melakukan pengawasan di lapangan, jangan hanya semata-mata menunggu laporan dari masyarakat saja.

"Sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku dan mengacu pada perundang-undangan perusahaan tersebut bisa dikenai sanksi," demikian Sutik.