Parit Malintang, (ANTARA Sumsel) - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta sejumlah kementerian membuat program untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi hutan.
"Jutaan hektare
hutan lindung telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola," kata
Edhy Prabowo saat kunjungan kerja ke Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari
Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariman, Sumatera
Barat, Minggu.
Namun, apabila hanya memanfaatkan hutan
untuk perkebunan saja maka program untuk memberdayakan masyarakat
melalui Perhutanan Sosial tidak akan maksimal, katanya.
Oleh sebab itu, lanjutnya sejumlah lembaga negara di antaranya
Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian harus
ikut mengambil andil.
Andil tersebut seperti
Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat program pemberdayaan
masyarakat dengan membuat kolam untuk beternak ikan di lahan Perhutanan
Sosial yang memiliki air melimpah sehingga penghasilan masyarakat tidak
dari perkebunan saja.
"Begitu juga dengan hutan yang berpotensi dijadikan pertanian," katanya.
Ia mengatakan selama program dari sejumlah kementerian tersebut bertujuan untuk masyarakat maka pihaknya akan ikut membantu.
"Namun saya yakin sejumlah kementerian telah mulai membuatnya tapi karena aturan mungkin ada kendala," ujarnya.
Menurutnya kendala aturan tersebut bisa dibicarakan dan mekanismenya
dapat disusun sehingga tidak terjadi permasalah di kemudian hari.
Sementara itu, Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadi Daryanto
menyebutkan ada 12,7 juta hektare hutan yang pengelolaannya diserahkan
kepada masyarakat.
"Kita tidak membagi-bagi lahan tapi
memberikan izin seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola hutan
guna meningkatkan perekonomian mereka," kata dia.
Program itu didasari banyaknya orang miskin di Indonesia karena masyarakat tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi.
"Melalui Perhutanan Sosial inilah kita berharap dapat menekan angka kemiskinan serta ilegaloging di negara ini," ujar dia.