Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menurunkan tim untuk mengkaji dan menyelidiki permasalahan pedagang pasar Induk Jakabaring Palembang yang berdasarkan infomasi tidak nyaman lagi berdagang.
"Kami akan menurunkan tim untuk mengetahui keberadaan pedagang di pasar tersebut," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sumsel Yusnin kepada wartawan usai rapat pembahasan pedagang pasar induk tersebut di Palembang, Senin.
Memang, lanjut dia, pihaknya menerima laporan bahwa para pedagang di pasar Induk Jakabring itu menjadi resah karena kenyamanannya tidak diperhatiakn lagi.
Bahkan, berdasarkan informasi mereka dipaksa dalam berjualan di pasar tersebut.
Bukan itu saja, tetapi juga mereka dipungut uang administrasi dalam berjualannya yang harganya tidak sesuai.
Oleh karena itu pihaknya menurunkan tim untuk mengetahui kebenaran permasalahan tersebut, ujar dia.
Hal ini karena Pemerintah Provinsi Sumsel juga memiliki saham dalam pembangun pasar Induk Jakabaring Palembang tersebut.
Sehubungan itu pihaknya juga berkewajiban untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para pedagang.
Memang, lanjut dia, pengelolaan pasar Induk Jakbaring Palembang dilaksanakan pihak ketiga.
Yang jelas, pasar tersebut perlu dimaksimalkan lagi sehingga pendapatan dan perdagangan di daerah ini berjalan lancar.
"Kami akan menurunkan tim untuk mengetahui keberadaan pedagang di pasar tersebut," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sumsel Yusnin kepada wartawan usai rapat pembahasan pedagang pasar induk tersebut di Palembang, Senin.
Memang, lanjut dia, pihaknya menerima laporan bahwa para pedagang di pasar Induk Jakabring itu menjadi resah karena kenyamanannya tidak diperhatiakn lagi.
Bahkan, berdasarkan informasi mereka dipaksa dalam berjualan di pasar tersebut.
Bukan itu saja, tetapi juga mereka dipungut uang administrasi dalam berjualannya yang harganya tidak sesuai.
Oleh karena itu pihaknya menurunkan tim untuk mengetahui kebenaran permasalahan tersebut, ujar dia.
Hal ini karena Pemerintah Provinsi Sumsel juga memiliki saham dalam pembangun pasar Induk Jakabaring Palembang tersebut.
Sehubungan itu pihaknya juga berkewajiban untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para pedagang.
Memang, lanjut dia, pengelolaan pasar Induk Jakbaring Palembang dilaksanakan pihak ketiga.
Yang jelas, pasar tersebut perlu dimaksimalkan lagi sehingga pendapatan dan perdagangan di daerah ini berjalan lancar.