Palembang (ANTARA Sumsel) - Legislator DPRD Sumatera Selatan meminta kepada satuan kerja pemerintah daerah untuk memperhatikan betul tentang terealisasinya target-target retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah APBD.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan, HA Rozak Amin pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan APBD tahun 2014 di Palembang, Senin.

Menurut dia, target penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah bagi pembangunan yang juga dianggarkan pada masing-masing satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD).

Apabila target penerimaan dapat melebihi target maka pengurangan anggaran di masing-masing SKPD tidak akan terjadi, katanya.

Ia mengatakan, kemudian penyerapan anggaran pemerintah daerah masih terus dipacu, hal ini terkait dengan masih rendahnya realisasi penyerapan APBD.

Selain itu, monitoring realisasi penyerapan belanja oleh pemerintah daerah sangat penting dilakukan untuk mendorong perencanaan anggaran yang lebih baik, penetapan anggaran tepat waktu serta pelaksanaan program kerja yang lebih disiplin, ujarnya.

Ia menuturkan, realisasi belanja daerah Sumsel 2014 pada APBD perubahan 2014 mengalami penurunan dari semula Rp6,50 triliun menjadi sebesar Rp6,04 triliun, berkurang sebesar Rp456,92 miliar.

"Kami fraksi Partai Golkar, dapat memahami sebagai akibat tidak terealisasinya pendapatan daerah sesuai dengan target yang direncanakan," paparnya.

Selanjutnya pada komponen penerimaan pembiayaan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari target APBD 2014, semula Rp280,6 miliar pada perubahan APBD menjadi Rp270,6 miliar atau berkurang Rp10,1 miliar.

"Terhadap permasalahan ini, kami mengharapkan dalam merencanakan penerimaan pembiayaan betul-betul didasarkan pada kemampuan," katanya.