(ANTARA Sumsel) - Anggota parlemen Inggris pada Senin merasa cemas dengan masa depan BBC World Service, penyiar internasional terbesar di dunia, karena lembaga penyiaran itu tak lagi didanai pemerintah, melainkan melalui iuran yang dibayarkan pengguna TV dalam negeri (Inggris).

Komisi Luar Negeri Parlemen mengatakan pihaknya khawatir bahwa perubahan pendanaan dan kurangnya peran dari eksekutif BBC dan pihak manajemen bisa mengurangi pengaruh on-air dan online dari layanan radio dan televisi itu.

BBC World Service, yang diluncurkan sebagai Empire Service pada 1932, menyiarkan berita dan diskusi sepanjang hari dalam 28 bahasa, menjangkau sekitar 190 juta orang setiap pekannya.

Mulai 1 April BBC World Service tidak lagi didanai pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, tapi melalui iuran tahunan sebesar AS$240 (sekitar Rp2,7 juta) yang dibayarkan oleh semua rumah tangga yang memiliki TV untuk mendanai sektor penyiaran publik di Inggris.

"Kami memiliki perbedaan mencolok dengan BBC mengenai pengelolaan World Service... Kita lihat saja nanti apakah mereka akan tetap mempertahankan karakteristik utama dari World Service, ungkap komite itu dalam sebuah laporan pada Senin.