Palembang (ANTARA Sumsel) - Sumatera Selatan membutuhkan persiapan anggaran sebesar Rp1,7 triliun per tahun untuk mengikuti program jaminan kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sementara untuk program berobat gratis provinsi itu menganggarkan Rp250 miliar per tahun, kata Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Selatan Hj RA Anita Noeringhati usai melakukan reses di Palembang, Selasa.

Menurut dia, dengan anggaran berobat gratis itu bisa mengcover semuanya.

Ia mengatakan, program BPJS ini sebetulnya program bagus yang diadakan pemerintah pusat dimana seluruh masyarakat wajib menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

BPJS berpatokan siapa yang bayar premi ditanggung, ujar wakil rakyat tersebut.

Sumsel masih diuntungkan dengan program berobat gratis milik Sumsel, karena masyarakat bisa menikmati kesehatan yang telah berjalan lima tahun dan tidak bayar premi.

Terkait dengan itu pihaknya tetap akan mengevaluasi program BPJS apakah menguntungkan rakyat Sumsel atau justru membingungkan rakyat di provinsi ini.

"Kalau justru membingungkan rakyat Sumsel, maka dengan tegas kami katakan kalau Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) lebih bagus dari BPJS," ujarnya.

Ia menuturkan, berobat gratis bukan gratis, tetapi kewajiban membayar tangung jawab pemerintah daerah dan sistem yang digunakan sistem klaim, jadi membayar biaya pengobatan, bila ada lebihnya maka akan dikembalikan pada kas daerah.

Sementara kalau harus memakai BPJS, mereka menggunakan sistem premi dan dana yang harus disiapkan Rp1,7 triliun per tahun.

Sementara Jamsoskes hanya Rp250 miliar per tahun dan selama ini sudah bisa mengcover semua kesehatan masyarakat, bukan hanya untuk pengobatan di Sumsel, tetapi di Jakarta hingga keluar negeri, katanya.