Palembang (ANTARA Sumsel) - Komisi V DPRD Sumatera Selatan sudah menerima beberapa surat pengaduan masyarakat mengenai layanan kesehatan sejak diluncurkannya program jaminan kesehatan nasional dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Komisi V sudah membuka kotak pengaduan dan ada beberapa masukan yang disampaikan masyarakat," kata Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Selatan Hj RA Anita Noeringhati di Palembang, Selasa.

Menurut dia, dirinya sangat menyayangkan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Divre III untuk wilayah Sumsel tidak pernah mendengar adanya pasien yang ditolak.

Sementara lanjutnya, di Komisi V DPRD Sumsel ada masukan dan sudah membuka kotak pengaduan sejak program itu diluncurkan per 1 Januari lalu.

"Pengaduan bisa disampaikan melalui surat ke Komisi V, nanti tim kami menindaklanjuti ke BPJS, karena ada call centernya, sebab masyarakat terkadang tidak paham dan belum tahu, biarlah itu menjadi tugas kami," katanya.

Ia mengatakan, pada saat Komisi V DPRD Sumsel melakukan kunjungan ke BPJS Pusat masalah itu sudah mereka sampaikan.

BPJS Pusat akan membentuk tim turun ke Sumatera Selatan baik untuk sosialisasi maupun mengecek langsung ke rumah sakit yang menolak itu, ujarnya.

Wakil rakyat itu juga menilai sosialisasi mengenai program tersebut juga masih kurang ke masyarakat.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan Kota Palembang melakukan reses dengan mengunjungi BPJS Divre III untuk mengetahui sejauh mana pelayanan peserta program tersebut.

Para anggota DPRD Sumsel diterima Kepala BPJS Divre III Handaryo dan menjelaskan mengenai pelayanan peserta program tersebut.