Jakarta (ANTARA Sumsel) - Ketua Bidang Hubungan Internasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Mohammad Zaid menilai diplomasi luar negeri pemerintah lemah sehingga berimbas pada melemahnya kedaulatan Indonesia dalam hubungan bilateral maupun multilateral.
"Hal itu bisa dilihat dari kebijakan pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan dalam konferensi setingkat ASEAN, WTO, dan APEC yang merugikan Indonesia," kata Zaid dalam diskusi bertajuk "ASEAN, APEC, WTO & Masa Depan Indonesia" yang digelar PB PMII di Jakarta, Sabtu.
Zaid juga mengkritisi rencana pembentukan ASEAN Community 2015, yang menurutnya tak dipersiapkan pemerintah secara maksimal.
"Ada kesan RI belum siap menghadapi ASEAN Community. Minimnya sosialisasi dan kesiapan yang dilakukan pemerintah dalam membangun tiga pondasi pilar ASEAN Community menunjukkan kesan tersebut," ujarnya.
Sementara terkait dengan WTO, menurut Zaid, ada empat hal yang patut dikritisi, yakni subsidi di berbagai sektor, investasi, liberalisasi pasar, dan HAKI atau IPR.
"Poin yang coba kami kritisi dalam diskusi ini adalah segala perjanjian dalam berbagai konferensi international, dalam bentuk perdagangan bebas, APEC pada Oktober, WTO pada Desember, dan ASEAN Community 2015, yang semuanya sangat merugikan bangsa Indonesia dan sangat mengancam kedaulatan bangsa ini," katanya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kapitalisme monopoli yang sudah menyelimuti bangsa ini mendorong PMII sebagai generasi pemuda Muslim untuk terus berkampanye menolak segala bentuk perjanjian asing yang merugikan bangsa, dan terus melakukan pendidikan kepada pemuda lainnya terhadap isu-isu internasional.
PMII, kata Zaid, juga menilai problem konflik ASEAN yang paling mencekam adalah konflik Laut China Selatan dan belum ada bentuk perjanjian atau rekonsiliasi yang jelas terhadap persoalan ini.
"Persoalan-persoalan seperti ini akan masuk dalam pembahasan di agenda PMII di ASEAN plus Youth Assembly for ASEAN Community 2015 pada 26 Agustus 2013," katanya.
"Hal itu bisa dilihat dari kebijakan pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan dalam konferensi setingkat ASEAN, WTO, dan APEC yang merugikan Indonesia," kata Zaid dalam diskusi bertajuk "ASEAN, APEC, WTO & Masa Depan Indonesia" yang digelar PB PMII di Jakarta, Sabtu.
Zaid juga mengkritisi rencana pembentukan ASEAN Community 2015, yang menurutnya tak dipersiapkan pemerintah secara maksimal.
"Ada kesan RI belum siap menghadapi ASEAN Community. Minimnya sosialisasi dan kesiapan yang dilakukan pemerintah dalam membangun tiga pondasi pilar ASEAN Community menunjukkan kesan tersebut," ujarnya.
Sementara terkait dengan WTO, menurut Zaid, ada empat hal yang patut dikritisi, yakni subsidi di berbagai sektor, investasi, liberalisasi pasar, dan HAKI atau IPR.
"Poin yang coba kami kritisi dalam diskusi ini adalah segala perjanjian dalam berbagai konferensi international, dalam bentuk perdagangan bebas, APEC pada Oktober, WTO pada Desember, dan ASEAN Community 2015, yang semuanya sangat merugikan bangsa Indonesia dan sangat mengancam kedaulatan bangsa ini," katanya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kapitalisme monopoli yang sudah menyelimuti bangsa ini mendorong PMII sebagai generasi pemuda Muslim untuk terus berkampanye menolak segala bentuk perjanjian asing yang merugikan bangsa, dan terus melakukan pendidikan kepada pemuda lainnya terhadap isu-isu internasional.
PMII, kata Zaid, juga menilai problem konflik ASEAN yang paling mencekam adalah konflik Laut China Selatan dan belum ada bentuk perjanjian atau rekonsiliasi yang jelas terhadap persoalan ini.
"Persoalan-persoalan seperti ini akan masuk dalam pembahasan di agenda PMII di ASEAN plus Youth Assembly for ASEAN Community 2015 pada 26 Agustus 2013," katanya.