Tanjung Redeb (ANTARA Sumsel) - Ketua Pansus Bahan Bakar Minyak DPRD Berau, Anwar minta PT Pertamina menutup stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melakukan penyelewengan distribusi BBM.

"Tidak hanya SPBU, seluruh oknum terkait penyelewengan distribusi BBM di Berau mendapat ancaman serius, kesemuanya akan dibawa ke ranah hukum," katanya di Tanjung Redeb Kalimantan Timur, Jumat.

Ia menegaskan bahwa persoalan BBM di Berau sudah berkepanjangan dengan tingkah polah pelaku yang menyengsarakan masyarakat umum selama ini.

Pansus BBM, ujarnya, siap membawa masalah tersebut ke ranah hukum bagi pelakunya, bukan pelaku kelas teri tapi pelaku kelas kakap.

Anwar mengatakan, penyelewengan BBM yang disinyalir dilakukan SPBU pada saat distribusi BBM dengan berbagai cara, sedangkan pengantre yang membuat panjang antrean di SPBU hanya sebagian kecil penyebab masalah.

Dengan kata lain, katanya, penyelewengan itu terindikasi dilakukan pengelola SPBU, bahkan dalam rapat Pansus BBM dengan Pertamina Rabu (4/7) di Gedung DPRD Berau, disebutkan posisi dugaan SPBU yang dimaksud.

Tidak hanya itu, katanya, ada pula kecurigaan keterlibatan oknum di Pertamina. "Sebab ada oknum yang sudah beberapa kali tersangkut masalah tapi lolos terus, tidak pernah kena sanksi. Ada apa ini, jangan-jangan ada main mata dengan Pertamina," kata Ali Yusron, anggota Pansus.

Demikian pula pihak Depo diminta ikut melakukan pengawasan distribusi. "Kita percaya-percaya saja yang dari depo aman dan lancar, tapi sekeluarnya dari Depo itu baru dimainkan," ujarnya.

Sementara itu, Nathaniel Toding La'bi menyebutkan, jalur transportasi BBM yang memberikan celah penyelewengan terindikasi pada saat pengakutan dari depo ke SPBU. Pasalnya tidak ada pengawasan dalam tahap itu.

"Siapa yang tahu setelah keluar depo dibawa keluar daerah, ke perusahaan atau kemana untuk mengeluarkan BBM bukannya ke SPBU, kita minta dengan tegas Pertamina untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ini yakni melakukan pengawasan," tegasnya.

Masalah BBM setelah terbentuknya Pansus BBM DPRD sempat reda, namun dalam seminggu terakhir masalah klasik ini muncul kembali.

Anggota pansus lainnya, Kamaluddin mengatakan jangan sampai masalah yang sempat reda tersebut muncul kembali akibat tidak ada pengawasan lanjutan.

"Jangan sampai hanya sebentar sampai muncul lagi, semua pihak kita harapkan bisa ikut terlibat dalam pengawasan dan penertiban masalah BBM," ujarnya.(ANT/KR-HDA)