#TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Ide atau gagasan untuk menghapus jabatan gubernur kontraproduktif dengan kondisi dan kebutuhan pemerintah Indonesia, kata pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan mendorong kearsipan daerah pemkab setempat yang dinamis dan berkualitas untuk mewujudkan tata kelola ...

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan juga mengapresiasi kepada seluruh anggota perwakilan TP2DD yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam menyiapkan data dan informasi yang ...

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perbuatan korupsi dapat memperparah dampak krisis pangan yang mulai dirasakan di sejumlah negara. "Korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak ...

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat sistem pengaduan secara daring atau online untuk memenuhi hak warga dalam tatanan bernegara. Kepala ...

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjamin revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) terbaru 2022-2036 mengakomodasi semua sektor sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan ...

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mulai menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) untuk meningkatkan mutu pelayanan umum melalui electronic-Government ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) kepada pengelola teknologi informasi seluruh UPT ...

Tim Assesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham melakukan ...

Sinar Mas Agribusiness and Food mengembangkan aplikasi digital GeoSMART Fire-Hotspot Monitoring Site (GSF) sebagai upaya deteksi dini terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Melalui aplikasi ...