#RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak meragukan soliditas di internal Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) sehingga dapat berkontribusi dalam memenangkan Partai Golkar di kontestasi Pemilu ...

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta Omnibus Law RUU Cipta Kerja menghapuskan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai hakim, ...

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi, tetapi mendukung ...

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menegaskan pemerintah tidak menghapus cuti melahirkan karena masih ada tercantum di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Itu tidak ...

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang telah diberikan pihak eksekutif ke legislatif mengatur tentang jaminan sosial bagi pekerja ...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan UU Cipta Kerja bakal mendongkrak pendapatan per kapita warga Indonesia yang saat ini Rp4,6 juta per bulan menjadi sekitar Rp7 ...

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengingatkan eksekutif dan legislatif untuk memastikan Rancangan Undangan-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus LawCipta Kerja tidak bertentangan dengan ...

Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) menegaskan norma hukum yang mengarah kepada pemerintahan yang otoriter dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) harus ditolak. ...

BPJAMSOSTEK melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja diminta merancang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk memberi santunan kepada pekerja/buruh selama menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam ...

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak boleh ada pengekangan kebebasan pers, termasuk dari draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disoroti berbagai elemen ...