Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengingatkan pemerintah dan DPR RI untuk tidak membuat peraturan turunan UU Pers. Dalam draf omnibus law, terdapat usulan ...
Peneliti The Indonesian Institute Aulia Guzasiah menilai keterlibatan publik dalam penyusunan rancangan undang-undang omnibus law masih minim, terlihat dari banyaknya naskah RUU yang tidak ...
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa permasalahan salah ketik pada draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja cuma satu pasal. "Ndak ada banyak. Cuman ...
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing menegaskan para perumus draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus bertanggung jawab atas persoalan salah ketik narasi pasal. ...
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pemerintah dan DPR masih membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk membahas pasal-pasal ketenagakerjaan dalam Rancangan UU Cipta Kerja. Karena itu, ...
Selain upaya pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona, perhatian publik saat ini tertuju pada omnibus law, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang telah diajukan ...
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengkritik RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) yang berpotensi menghilangkan peran ulama dalam proses sertifikasi halal. Ikhsan kepada ...
Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G. Sembiring mengatakan dampak lingkungan perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan mengharapkan agar izin ...
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengakui ada kesalahan ketik dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Bab XIII Ketentuan Lain-lain Pasal 170 Ayat (1) dan ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan untuk pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. "Silakan ...