#PANSUS

Kumpulan berita pansus, ditemukan 391 berita.

Pemkab jemput UU Daerah Otonomi Kabupaten Muratara

Pemerintah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan menjemput petikan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Musirawas Utara ke Kementerian Dalam Negeri, untuk segera diberlakukan ...

Forum Akademisi IT siap bantu KPK

Forum Akademisi Informasi Teknologi menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ...

Area pertambangan Pertamina di Jambi jadi 1.048 hektare

Pansus Ranperda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi akhirnya memutuskan area pertambangan Pertamina meluas dari 125 hektare menjadi 1.048 ...

Pemkab Musirawas serahkan aset daerah ke Pemkot Lubuklinggau

Pemerintah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan akan menyerahkan berbagai aset daerah ke Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai prosedur dan secara bertahap."Kita ...

DPRD Lubuklinggau akan bahas usulan Raperda

DPRD Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, akan segera membahas 19 rancangan peraturan daerah usulan pihak eksekutif setempat untuk disahkan jadi ...

Aset Pemprov Lampung lahan 83 hektare segera dilepaskan

Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa lahan sekitar 83 hektare di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandarlampung segera dilepaskan menyusul panitia khusus DPRD ...

Bupati Mura bantah tudingan hambat pemekaran Muratara

Bupati Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan Ridwan Mukti membantah tudingan dirinya menghambat pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara."Kalau itu sudah masuk ke ...

DPD: Pemekaran Muratara tak ada kendala

Panitia khusus pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan di Dewan Perwakilan Daerah menilai tidak ada kendala."Pemekaran Kabupaten Musi Rawas ...

Angkutan batu bara diwajibkan pakai jalur khusus

Pemerintah Provinsi Bengkulu mewajibkan perusahaan atau angkutan batu bara membuat jalan sendiri atau jalur khusus untuk mengangkut hasil tambang, sehingga tidak merusak ...

Pengesahan RUU Organisasi Masyarakat ditunda

Anggota DPR dari Fraksi PKS Indra mengatakan pengesahan Rancangan Undang-undang Organisasi masyarakat ditunda dari jadwal semula pada 12 April 2014."FPKS dengan tegas ...