#KEBEBASAN BERPENDAPAT

Kumpulan berita kebebasan berpendapat, ditemukan 155 berita.

Telaah- Refleksi tahun politik 2019

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai bergulirnya era reformasi yang mengubah wajah Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Pada masa itu, kekuasaan dijalankan sangat sentralistis, ...

Pariwisata Indonesia berjibaku di tengah bencana

Sejak ditetapkan sebagaileading sectoroleh Pemerintah, pariwisata Indonesia bergerak dalam laju yang signifikan. Kontribusinya terhadap PDB terus ...

Pemilu, hoaks, dan pembusukan demokrasi

Oleh Suryanto S.Sos, M.Si *) Memasuki bulan ke-4 kampanye pemilihan umum anggota legislatif dan Pemilu Presiden 2019 situasi politik makin memanas, terjadi saling serang antarkandidat, ...

Film biopik "Taufiq Kiemas" syuting di Yogyakarta

Film biopik Taufiq Kiemas yang berjudul "Taufiq: Lelaki yang Menentang Badai" mulai syuting di Yogyakarta, pada Jumat (7/12) dan rencananya proses pengambilan ...

Amnesty International cabut penghargaan HAM untuk Aung San Suu Kyi

Amnesty International mengumumkan pencabutan penghargaan hak asasi manusia (HAM) tertinggi "Ambassador of Conscience" yang pernah diberikan kepada Aung San ...

Tokoh pers nilai kebebasan pers Indonesia belum merata

Tokoh pers Atmakusumah Astraatmadja menilai perkembangan kebebasan pers di Indonesia setelah reformasi 20 tahun lalu belum merata di semua daerah, misalnya di ...

Jokowi: Kebebasan berkumpul-berpendapat ada aturannya

Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa kebebasan berkumpul dan berpendapat di negara demokrasi ada aturan-aturannya. "Di negara demokrasi ada kebebasan berkumpul, ...

Ahli: Ada ketidakpastian hukum dalam UU MD3

Ahli hukum dari Universitas Riau Firdaus berpendapat Pasal 73 Ayat (3) UU MD3 tentang pemanggilan paksa oleh DPR dengan menggunakan pihak kepolisian memunculkan ...

Enam tahun penjara untuk penebar berita bohong

Malaysia meyetujui peraturan baru demi memberantas berita palsu di negara ini di mana pelakunya akan dipenjara maksimal enam tahun. “Undang-undang ...

Presiden diminta keluarkan Perppu cabut UU MD3

Presiden Joko Widodo diminta mengeluarkan peraturan Pemerintah pengganti UU (perppu) untuk mencabut pasal-pasal di UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang bersifat ...