Herman Deru pastikan tak ada pemangkasan TKD ASN

Kamis, 9 Juli 2026 22:55 WIB

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru. ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri

Palembang, Sumsel (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan tidak ada kebijakan pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Kamis, mengatakan dirinya tidak pernah mengeluarkan instruksi terkait pengurangan TKD sebagaimana isu yang beredar.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menyusun program pembangunan berdasarkan asumsi adanya pemangkasan tunjangan tersebut.

"Saya sudah bilang kepada jajaran, saya tidak pernah menyampaikan soal TKD seperti itu. Kita tidak boleh berpikir membangun hanya mengandalkan asumsi dari TKD," katanya.

Ia menjelaskan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan mengorbankan hak-hak dasar ASN. Pemerintah provinsi, kata dia, berkomitmen menjaga pendapatan bersih atau take home pay pegawai agar tetap utuh.

"Yang tidak boleh dikurangi adalah take home pay pegawai. Mereka punya perencanaan keuangan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak. Kalau dikurangi, mereka harus menata ulang kehidupannya," jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan arah pembangunan daerah ke depan akan menggunakan pendekatan baru yang lebih mengedepankan semangat kegotongroyongan dan penguatan sektor-sektor noninfrastruktur.

Karena itu, penyusunan program pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil kemampuan keuangan daerah.

Maka dari itu, meminta jajaran eksekutif dan legislatif duduk bersama menyusun program kerja tahun anggaran 2027 secara jujur, rasional, dan selaras dengan kapasitas fiskal daerah.

Kepastian tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga ASN sekaligus memberikan kepastian kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel.

Dengan demikian, pembahasan penyusunan anggaran dan program pembangunan ke depan akan lebih difokuskan pada peningkatan efektivitas belanja daerah serta penyesuaian prioritas pembangunan tanpa mengurangi pendapatan bersih aparatur sipil negara.