Banyak negara tetap stabil dengan nominal besar: Vietnam (1 dolas AS = 25.000 dong) dan Korea Selatan (1 dolas AS = 1.380 won). Korea Selatan bahkan beberapa kali mewacanakan redenominasi, tetapi tidak melakukannya karena risikonya dianggap lebih besar daripada manfaatnya.
Sebaliknya, negara yang sukses melakukan redenominasi hanya melakukannya setelah reformasi struktural matang. Turki (2005) memotong enam nol setelah inflasi turun stabil ke satu digit selama hampir satu dekade. Ghana (2007) melakukan hal serupa setelah konsolidasi fiskal kuat (IMF, 2007). Redenominasi menjadi simbol kepercayaan diri, bukan alat perbaikan situasi yang belum stabil.
Indonesia belum berada pada titik itu. Fondasi struktural ekonomi masih menyisakan pekerjaan besar. Produktivitas tenaga kerja hanya sekitar seperlima Singapura (ILO, 2024). Rasio pajak kembali turub dalam tiga tahun terakhir, bergerak di kisaran 8–9 persen, mendekati level pandemi. Target pemerintah mencapai 10 persen masih jauh.
Biaya logistik mencapai 17 persen PDB, dua kali Thailand (World Bank, 2023). Stunting masih 21,6 persen. Literasi finansial rendah (BPS, 2025). Utang pemerintah naik dari 24 persen PDB (2014) menjadi sekitar 39 persen (2025) (Kemenkeu, 2025).
Dalam kondisi seperti ini, redenominasi bukan jawaban atas masalah paling mendesak. Ia tidak meningkatkan produktivitas, tidak memperbaiki kapasitas fiskal, tidak menurunkan biaya logistik, dan tidak mempercepat pembentukan SDM. Justru ia membawa risiko besar. Salah persepsi publik.
Trauma “sanering” 1965 tidak hilang hanya dengan lima hingga tujuh tahun sosialisasi. Turki membutuhkan tiga tahun sosialisasi, meskipun setelah 10 tahun inflasinya jinak. Indonesia memiliki periode inflasi yang relatif stabil sejak 2000-an, tetapi belum memiliki stabilitas panjang yang benar-benar konsisten untuk menghilangkan risiko mispersepsi publik.
Di sisi lain, biaya redenominasi diperkirakan tidak kecil. Berbagai analisis informal memperkirakan biaya keseluruhan, mencakup pembaruan sistem IT, pergantian seluruh fisik uang, penyesuaian sistem akuntansi, hingga kampanye edukasi publik, dapat mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.
Tidak ada angka resmi, tetapi jelas bahwa beban fiskal ini tidak kecil untuk kebijakan yang manfaat ekonominya tidak langsung.
Karena itu, kesimpulannya bukan apakah redenominasi benar atau salah, tetapi apakah waktunya tepat.
Redenominasi hanya berhasil bila menjadi penutup dari reformasi fundamental, bukan pembuka. Di tengah produktivitas rendah, basis pajak yang rapuh, dan logistik mahal, membahas redenominasi hari ini ibarat merapikan dinding rumah sementara fondasinya masih retak.
Biarkan rupiah tetap “bernol-nol” dulu. Yang perlu dikurangi bukan nol pada uang, tetapi nol dalam kemampuan negara membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Ketika struktur ekonomi telah kuat, redenominasi akan terasa alami, bahkan dirayakan. Bukan dicurigai sebagai “sanering baru”.
Redenominasi bisa menunggu. Reformasi fundamental tidak.
*) Kusfiardi adalah Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Redenominasi rupiah, harus sekarang?
