DKPP periksa Anggota Bawaslu Muba terkait status keanggotaan di parpol

Selasa, 20 Mei 2025 19:36 WIB

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan anggota Bawaslu Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan Rico Roberto terkait dengan status keanggotannya di partai politik (parpol) dalam Perkara Nomor 317-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (19/5/2025). (ANTARA/HO-DKPP)

Teradu diduga melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa syarat menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS adalah telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon.

“Sehingga, kalaupun teradu telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, maka diduga pengunduran dirinya tersebut belum mencapai lima tahun,” jelasnya.

Selain itu, teradu juga diduga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021.

Hal ini dibuktikan melalui Surat Keputusan Nomor: /KPTS/DPC-19.01/X/2021 tertanggal Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Muba Rico Roberto membantah seluruh dalil aduan, karena KTA atas namanya yang ditunjukkan pengadu bukan merupakan dokumen asli, melainkan cetakan dari media elektronik.

Menurutnya, bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan keabsahan status keanggotaannya dalam parpol. Rico menyampaikan bahwa tahapan pendaftaran calon anggota bawaslu kabupaten/kota periode 2023-2028 dilaksanakan 29 Mei-7 Juni 2023. Dia mengaku telah mengundurkan diri dari PDIP Muba pada 2 Februari 2018.

“Artinya sudah 5 tahun 4 bulan mengundurkan diri dari keanggotaan partai,” katanya.

Sehingga dia menilai wajar jika tim seleksi, Bawaslu menerima pendaftaran dan menetapkannya sebagai anggota Bawaslu Muba mengingat ia memperoleh nilai tertinggi dalam setiap tahapan seleksi.

Terkait SK BBHAR yang ditunjukkan oleh pengadu, Rico menyatakan bahwa hal itu tidak berkorelasi dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 117 ayat (1) huruf i UU 7/2017 tentang Pemilu. Menurutnya, tak ada ketentuan AD/ART partai mewajibkan seseorang menjadi anggota partai terlebih dahulu untuk dapat menjabat sebagai ketua atau pengurus BBHAR PDIP.

Dalam sidang dia mengaku sebagai seorang advokat profesional yang diminta bantuan jasa profesi oleh Ketua PDIP Muba untuk memberi bantuan hukum gratis melalui BBHAR PDIP Muba. Dia juga mengaku sebelum mendaftar sudah mengundurkan diri dari seluruh organisasi. Termasuk pengecekan melalui sistem informasi parpol (Sipol), bahwa namanya tidak tercatat sebagai anggota parpol.

“Bahkan jika dicek sekarang pun teradu siap, sebab sama sekali tidak ada track record nama teradu pernah tercatat sebagai anggota partai tertentu,” kata Rico.

Sidang itu dipimpin Ketua Majelis Muhammad Tio Aliansyah, didampingi tiga anggota majelis dari tim pemeriksa daerah Sumsel, yakni dari unsur masyarakat, KPU dan Bawaslu