Palembang (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menganggarkan dana bantuan sosial (bansos) Rp2 triliun untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat kunjungan kerja di Palembang, Kamis, mengatakan pada Tahun 2025, total anggaran bansos untuk kabupaten dan kota di Sumsel senilai Rp2 triliun, dengan 591.950 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ia merincikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) itu sebanyak 329.473 KPM dengan anggaran Rp875 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai (Sembako sebanyak 477.729 KPM dengan anggaran Rp1,1 triliun, Yatim Piatu (YAPI) sebanyak5.139 jiwa dengan anggaran Rp15 miliar
Kemudian, untuk Bantuan Pemakanan sebanyak 325 jiwa dengan anggaran Rp2,7 miliar, dan Pilar Sosial dengan anggaran Rp54 miliar untuk mendukung para pendamping dan relawan sosial.
Kemensos juga menganggarkan dana untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) senilai Rp1,7 triliun, sehingga menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
“Layanan tetap jalan, alhamdulillah saya sudah cek di beberapa kota, semuanya masih berjalan dengan baik,” katanya.
Maka dari itu, ia mengingatkan jajaran Kementerian Sosial untuk tidak melakukan korupsi, terutama terkait bantuan yang disalurkan langsung kepada penerima manfaat melalui transfer tunai.
Terdapat dua metode penyaluran untuk dana bantuan, yaitu melalui Himbara dan PT Pos, sehingga bantuan langsung diterima tanpa perantara. Jika terjadi penyimpangan, maka pelaku harus bertanggung jawab atas konsekuensinya.
"Sejak awal, saya telah mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial untuk menjaga integritas dan tidak melakukan korupsi," kata Syaifullah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemensos anggarkan Rp2 triliun bansos untuk Sumsel tahun 2025
