Bahlil: Pengusaha jangan perhatikanberlebihan ke staf ESDM

id Bahlil,Menteri ESDM,pengusaha tambang,tambang

Bahlil: Pengusaha jangan perhatikanberlebihan ke staf ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sambutan dalam Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Tahun 2024 di Jakarta, Rabu malam (25/9/2024). ANTARA/Harianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta ke seluruh pengusaha tambang agar tidak memberikan perhatian berlebihan kepada staf di Kementerian ESDM, terutama di bawahannya agar tidak mengundang aparat penegak hukum.

"Teman-teman pengusaha (tambang) tolong jangan terlalu perhatikan berlebihan kepada staf saya di bawah," kata Bahlil di sela menghadiri Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Tahun 2024, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (26/9).

Bahlil memperingatkan bahwa jika para pengusaha tambang terus memberikan perhatian berlebih, hal tersebut dapat menarik perhatian lebih banyak penegak hukum untuk masuk ke lingkungan Kementerian ESDM.

"Bisa mengerti maksud saya ? Kalau kalian terlalu banyak memberikan perhatian lebih, nanti penegak hukum di (Kementerian) ESDM itu akan lebih banyak lagi," tutur Bahlil.

Ia juga menyatakan bahwa telah bertemu dengan seluruh staf di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Dalam pertemuan tersebut, ia menginstruksikan agar tidak ada lagi “gerakan tambahan” dari internal kementerian.

"Jadi, tadi saya sudah ketemu dengan seluruh staf di Ditjen Minerba saya katakan bahwa jangan buat gerakan tambahan terlalu banyak. Teman-teman pengusaha juga, saya akan menerapkan aturan untuk menyusun semua perizinan jangan lagi konsultan," ucap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menyoroti peran konsultan dalam proses perizinan di sektor tambang.

Ia mengatakan bahwa ada beberapa konsultan yang membuat proses lebih rumit dengan menciptakan catatan-catatan yang tidak perlu, seperti menyebut adanya “jatah” untuk pejabat tertentu, meskipun kenyataannya tidak ada. Hal ini, menurutnya, hanya mempersulit dan memperpanjang proses perizinan.