Polda Sumsel kenakan pidana ringan bagi pengelola kafe langgar PPKM

id kapolda susmel berikan sanksi tipiring ke pengelola kafe, polda sussmel tegakkan prokes secara,tipiring,sanksi tipiring,tipiring kafe,sanksi cafe,covi

Polda Sumsel kenakan pidana ringan bagi pengelola kafe langgar PPKM

Kapolda Sumsel, Irjen Pol.Eko Indra Heri S (ANTARA/Yudi Abdullah)

Dalam operasi penegakan disiplin prokes dan PPKM mikro pada Juni 2021 ini ada satu kafe di Palembang yang terpaksa dikenakan tipiring karena sudah beberapa kali diberikan teguran namun tetap saja melanggar
Palembang (ANTARA) - Satgas Polda Sumatera Selatan yang diturunkan untuk menegakkan protokol kesehatan antisipasi penyebaran COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro mengenakan tindak pidana ringan (tipiring) kepada pengelola kafe yang melanggar aturan tersebut.

"Dalam operasi penegakan disiplin prokes dan PPKM mikro pada Juni 2021 ini ada satu kafe di Palembang yang terpaksa dikenakan tipiring karena sudah beberapa kali diberikan teguran namun kedapatan petugas tetap melanggar," kata Kapolda Sumsel Irjen Pol.Eko Indra Heri S di Palembang, Rabu.

Menurut dia, menghadapi kondisi terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 dan banyaknya daerah di Sumsel yang masuk dalam zona merah atau berisiko tinggi penularan virus Corona, pihaknya berupaya menegakkan disiplin prokes dan PPKM secara maksimal.

Khusus untuk mencegah terjadinya kerumunan di pusat keramaian terutama di kafe, pihaknya telah memberikan sanksi tipiring, teguran keras dengan memberikan kartu kuning bagi pengelola kafe.

Dalam PPKM skala mikro pusat keramaian masyarakat seperti mal, pasar dan kafe diperbolehkan beroperasi namun harus mematuhi aturan seperti jam operasional tidak boleh melewati pukul 21.00 WIB, selalu memperhatikan jumlah pengunjung agar tidak terjadi kerumunan, dan menerapkan prokes secara ketat.

Personel yang ditugaskan melakukan patroli di pusat keramaian tersebut diperintahkan untuk menegakkan aturan PPKM secara tegas namun secara humanis.

Penegakan hukum merupakan langkah terakhir, jika pengelola mal, pasar, kafe dan tempat keramaian lainnya masih bisa dibina menegkkan prokes dan mematuhi aturan PPKM, petugas hanya memberikan teguran atau peringatan keras, kata kapolda.
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar