Jakarta (ANTARA) - DPR RI berpendapat bahwa dewan pengawas yang merupakan subsistem instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mengganggu independensi lembaga antirasuah itu.
"Hadirnya dewan pengawas tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi, kebebasan, dan dari pengaruh manapun bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya," kata anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang mewakili DPR dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan pemerintah dan DPR di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan dewan pengawas bukan instansi di luar KPK yang dapat mempengaruhi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, melainkan bagian internal yang bertugas mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dewan pengawas, menurut Arteria, merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam menguatkan, membenahi, dan memaksimalkan sistem pengawasan KPK.
"Dewan pengawas dalam pasal itu sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas, 1x24 jam permohonan sadap itu langsung dikabulkan atau kalau tidak dikabulkan, wajib untuk memberikan alasannya," ujar Arteria.
Soal izin penyadapan, ia berpendapat kewenangan besar yang dimiliki KPK, harus diimbangi dengan kehati-hatian.
Ditambah lagi dalam pertimbangan MK Nomor 12 Tahun 2006, penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia.
Untuk itu, DPR menilai revisi UU KPK justru memberikan kepastian hukum dengan pengaturan pemberian izin oleh dewan pengawas sehingga pimpinan KPK dapat langsung melakukan penyadapan.
Adapun sidang tersebut sekaligus untuk enam perkara yang sama-sama menggugat revisi UU KPK, yakni perkara nomor 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, dan 79/PUU-XVII/2019.
Berita Terkait
Kanwil Kemenkumham Sumsel perbarui data notaris untuk cegah penyalahgunaan
Sabtu, 6 April 2024 4:57 Wib
Profesionalitas penyelenggara pemilu berperan tenangkan masyarakat
Senin, 29 Januari 2024 6:57 Wib
Bawaslu OKU: PTPS ujung tombak dalam pengawasan di TPS
Rabu, 24 Januari 2024 20:14 Wib
Kanwil Kemenkumham Sumsel bentuk enam majelis pengawas notaris
Rabu, 24 Januari 2024 15:30 Wib
Pengawas TPS diminta tak matikan handphone saat Pemilu 2024
Selasa, 23 Januari 2024 13:38 Wib
Bawaslu OKU Timur lantik 178 Pengawas TPS
Selasa, 23 Januari 2024 6:36 Wib
Dewas KPK sidangkan kasus pungli Rutan KPK pada 17 Januari
Senin, 15 Januari 2024 16:43 Wib
Oprimalkan pengamanan, Polda Sumsel pasang CCTV di Kantor KPU dan Bawaslu OKU
Jumat, 5 Januari 2024 15:17 Wib