Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Hukum Sengketa Pilpres Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ali Nurdin optimistis permohonan pasangan Calon Presiden-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
"Kalau lihat perkembangan persidangan apa yang didalilkan oleh pemohon menurut kami tidak dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi maupun ahli yang diajukan oleh pihak pemohon, sehingga kami optimistis pada hari ini Mahkamah akan menolak permohonan dari pemohon," kata Ali Nurdin, di Gedung MK, Jakarta, Kamis.
Setelah MK memutus, selanjutnya KPU RI akan melakukan tindak lanjut, apabila permohonan ditolak, dengan melakukan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dalam waktu paling lama tiga hari.
Meski mengaku optimistis, Ali Nurdin tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Mahkamah Kostitusi.
Sementara itu, agenda sidang putusan sengketa Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 12.30 WIB, baru dibuka pada pukul 12.40 WIB.
Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mendalilkan adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01, Joko Widodo- Ma'ruf Amin selaku pihak terkait dalam perkara ini.
Selain itu, pemohon juga mendalilkan adanya kesalahan pemasukan data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) oleh KPU RI yang kemudian mempengaruhi hasil perolehan suara kedua pasangan calon.
Berita Terkait
Prabowo minta pendukung tak gelar aksi
Jumat, 19 April 2024 10:57 Wib
NasDem harapkan MK tunjukkan kelasnya dalam putus sengketa pilpres
Jumat, 12 April 2024 16:56 Wib
Arief Hidayat jelaskan alasan MK tak panggil Presiden Jokowi
Jumat, 5 April 2024 15:05 Wib
UU APBN 2024 telah selesai sebelum penetapan capres-cawapres
Jumat, 5 April 2024 12:37 Wib
Muhadjir tegaskan tugas dan fungsi Kemenko PMK tak terkait pemilu
Jumat, 5 April 2024 9:52 Wib
Empat menteri hadir di MK untuk memberikan keterangan
Jumat, 5 April 2024 8:43 Wib
Presiden sebut menteri akan hadir jika diundang MK
Rabu, 3 April 2024 9:08 Wib
Dini: Menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 11:13 Wib