Menteri Susi tebar ribuan benih bandeng dan rajungan

id menteri susi,ikan bandeng,rajungan,Susi Pudjiastuti,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara hari ini, jembatan ampera

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menebar sebanyak 4.000 benih ikan bandeng dan 2.000 benih rajungan di kawasan perairan Natuna, Kepulauan Riau, sebagai upaya untuk memperbanyak stok berbagai komoditas kelautan nasional tersebut.

Menteri Susi dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Rabu, mengajak semua pihak untuk peduli terhadap kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam laut Indonesia, termasuk berbagai komoditas ikan laut yang makin menurun stoknya di alam.

Hal tersebut karena rajungan dinilai merupakan jenis komoditas laut yang terus mendapat tekanan eksploitasi cukup kuat, sedangkan bandeng banyak ditangkap dari alam untuk kebutuhan indukan maupun benih.

Restocking atau penebaran nener (benih) bandeng berlokasi di Pantai Sahi dan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (4/5).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat dimintai keterangannya di Jakarta. Senin (6/5), menyatakan bahwa Kepulauan Natuna merupakan kawasan yang strategis, sehingga kelestarian sumber daya ikan yang ada di sana harus dipertahankan.

Oleh karenanya, ujar Slamet Soebjakto, Ditjen Perikanan Budidaya memiliki tanggungjawab untuk menjamin agar jenis-jenis ikan asli, dan terancam tetap terjaga keseimbangan stoknya yakni dengan mendorong inovasi teknologi pembenihan yang fokusnya untuk restocking di berbagai perairan di Indonesia.

"Perikanan budidaya ini fungsinya sebagai buffer stock. Artinya keseimbangan stok SDI (sumber daya ikan) di alam akan banyak bergantung pada peran perekayasaan di bidang perikanan budidaya. Jadi intinya, perikanan budidaya punya peran ganda yakni sebagai buffer stock di alam dan untuk pemenuhan kepentingan ekonomi dan pangan. Saya intruksikan ke semua unit, agar restocking ini jadi bagian program prioritas," katanya.

Khusus restocking rajungan, Dirjen Perikanan Budidaya KKP itu mengatakan bahwa komoditas ini hingga kini menjadi salah satu jenis yang terus mendapatkan tekanan kuat akibat eksploitasi yang berlebih karena permintaan pasar yang besar dan harga yang menggiurkan memicu tingginya penangkapan di alam.

Namun demikian dirinya menyampaikan bahwa upaya perekayasaan yang dilakukan oleh Ditjen Perikanan Budidaya KKP telah berhasil membenihkan rajungan secara massal, hal ini diharapkan akan mampu mempercepat pemulihan stok di alam.

Slamet berharap ke depannya restocking atau penebaran benih ke alam bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melakukan restocking secara mandiri.

Sebagaimana diwartakan, peningkatan stok ikan di sejumlah kawasan perairan nasional dirasakan oleh nelayan antara lain karena ada larangan untuk melakukan alih muatan di tengah laut sehingga setiap hasil tangkapan dari melaut harus didaratkan ke pelabuhan perikanan.

"Dulu itukan ada transhipment (alih muatan di tengah laut) jadi pengurangan ikannya kelihata sekali, nah sekarang transhipment dilarang, jadi peningkatan dirasakan betul," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati ketika dihubungi Antara, beberapa waktu lalu.

Namun, menurut Susan, klaim terkait meningkatnya stok ikan di berbagai kawasan perairan juga harus dicek ulang karena dinilai tidak semuanya merasakan peningkatan hasil tangkap setelah melaut.

Hal itu, ujar dia, karena klaim tersebut harus memperhitungkan disparitas geografis mengingat luasnya Indonesia. "Sekarang kalau nelayan Jawa mah ga terlalu (meningkat hasil tangkapannya) sebenarnya, karena kapal besar itu menangkapnya malah ke (kawasan perairan) Sulawesi Papua," kata Sekjen Kiara.

 
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar