Gelombang tinggi dan harapan antisipasi pemerintah

Minggu, 29 Juli 2018 12:39 WIB

Gelombang 7 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan NTT. (ANTARA)

KSOP di seluruh daerah harus mengacu kepada data-data BMKG, terutama terkait dengan cuaca

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Gelombang tinggi masih terus menjadi momok bagi masyarakat di Tanah Air, terutama mereka yang bertempat tinggal di wilayah pesisir, pengguna transportasi laut, dan nelayan.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kecelakaan laut akibat gelombang tinggi yang melanda sejumlah kawasan perairan.

Kondisi tersebut disebabkan wilayah Indonesia memasuki periode puncak musim kemarau, yaitu pada Juli dan Agustus.

Kondisi tekanan tinggi yang bertahan di Samudera Hindia Mascarene High memicu terjadinya gelombang tinggi di perairan selatan Indonesia.

Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan menyatakan berbagai lembaga pemerintahan terkait harus dapat menyinergikan hal penting agar beragam informasi cuaca mengenai gelombang laut yang berbahaya dapat sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terutama warga pesisir.

Otoritas terkait, seperti BMKG, Kementerian Perhubungan, dan KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan), perlu secara aktif dan terus menerus menyampaikan informasi cuaca dan gelombang laut kepada nelayan dan pemilik kapal agar mereka mengantisipasi dengan tidak melaut terlebih dahulu dan mengutamakan keselamatan.

Menurut dia, dalam jangka panjang, perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat nyata.

Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 juga mesti mengalokasikan dana yang signifikan bagi antisipasi perubahan iklim, terutama terkait dengan cuaca dan gelombang bagi berbagai kelompok nelayan karena mereka yang selama ini terkena dampak langsung kondisi tersebut.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggarisbawahi bahwa pemerintah perlu memberlakukan program padat karya serta memperbanyak perlindungan sosial untuk nelayan dan anggota keluarganya dalam mengantisipasi dampak gelombang pasang.

Wakil Sekretaris Jenderal KNTI Niko Amrullah menyatakan skema proyek padat karya dan perlindungan sosial untuk ketersediaan bahan pangan pokok menjadi urgen untuk dihadirkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Saat terjadi gelombang ekstrem, nelayan pada umumnya berhenti total dari aktivitas perekonomiannya, antara lain karena minimnya keterampilan untuk mencari pekerjaan alternatif selain melaut.

Gelombang pasang, menurut dia, sebenarnya rutin terjadi, hanya saja pengaruh perubahan iklim mengakibatkan siklus alam yang berubah dan cenderung membuat cuaca makin ekstrem.

Penguatan Kapasitas Dalam menghadapi hal tersebut, KNTI fokus kepada penguatan kapasitas sumber daya nelayan di berbagai daerah sebagai upaya mengatasi gelombang tinggi di kawasan perairan nasional.

"Kami dari organisasi nelayan, berpartisipasi dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia nelayan," kata Niko.

Sifat dari penguatan kelembagaaan itu adalah partisipatif, di mana KNTI antara lain memberikan pelatihan pengolahan hasil perikanan, manajemen bisnis, dan kolaborasi dengan petani.

Dengan demikian, lanjut dia, para nelayan tersebut siap dengan pekerjaan alternatif yang bisa menopang perekonomian kala mereka tidak bisa melaut.

Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu memberikan bantuan untuk nelayan yang tidak bisa melaut saat gelombang tinggi seperti sekarang ini.

Ia mencontohkan tentang sumber penghasilan alternatif bagi keluarga nelayan, seperti bantuan berbentuk paket sembako berbiaya murah dan bisa diangsur sehingga mengurangi beban mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, pemerintah melalui KKP dan instansi terkait lainnya dapat memperketat pengawasan di pelabuhan perikanan agar tidak ada aktivitas penangkapan ikan selama gelombang tinggi.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Chandra Irawan mengemukakan pelayaran harus ditunda apabila terkendala cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi.

Untuk sejumlah kapal dengan kapasitas serta bobot yang mampu berlayar saat gelombang tinggi, maka kapal tersebut dapat berlayar dengan persyaratan-persyaratan keselamatan yang harus dipenuhi.

Ia menambahkan KSOP di seluruh daerah harus mengacu kepada data-data BMKG, terutama terkait dengan cuaca.

Program Asuransi Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan program asuransi bagi nelayan dan anggota keluarganya dalam menghadapi berbagai permasalahan, seperti terkait dengan bahaya melaut karena gelombang tinggi.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyatakan meskipun ada hambatan gelombang besar di beberapa tempat, nelayan tetap memaksakan diri untuk melaut karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi.

Untuk itu, KKP berupaya membekali mereka dengan perlindungan asuransi nelayan. Hingga akhir 2017, layanan perlindungan itu telah mencakup sekitar 500.000 jiwa nelayan yang aktif.

Brahmantya mengutarakan harapannya agar program asuransi tersebut bisa memberikan perlindungan kepada nelayan dalam kegiatan melaut sehari-hari.

Kementerian itu juga telah mengembangkan Simail atau Sistem Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam rangka mitigasi fenomena gelombang pasang yang kerap melanda kawasan pesisir di Tanah Air.

Prinsip Simail adalah menjadi perpanjangan tangan BMKG dalam diseminasi informasi tentang ketinggian gelombang untuk keselamatan nelayan.

Sistem tersebut bekerja dalam empat bentuk moda komunikasi, yakni melalui "SMS gateway" ke nomor-nomor telepon seluler ketua kelompok nelayan di 12 provinsi dan kemungkinan ke depannya jumlah provinsi itu bertambah.

Selain itu, melalui aplikasi di sistem android, teks berjalan di beberapa pelabuhan perikanan, serta melalui laman resmi yang dimiliki KKP.

Sistem ini berupaya menjangkau kelompok masyarakat paling rentan terhadap potensi dampak gelombang pasang karena langsung ke kelompok-kelompok nelayan di kawasan yang mungkin tidak terjangkau oleh sistem peringatan dini BMKG.

Di setiap pelabuhan perikanan, KKP juga menyampaikan informasi yang termutakhir terkait dengan BMKG.

Berbagai kesigapan dalam program yang digelar pemerintah, diharapkan dapat menjawab harapan akan antisipasi yang tepat dan memadai terkait dengan fenomena gelombang tinggi. (T.M040/ )