Negara donor lingkungan bantu Sumsel Rp200 miliar

id lingkungan,lahan gambut,hutan gambut,negara donor,sumsel dapat bantuan negara donor,bantuan lingkungan

Negara donor lingkungan bantu Sumsel Rp200 miliar

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (kedua kiri) memukul gong menandai pembukaan ke-30 "International Coordinating Council of The Man and The Biosphere" (ICC MAB) UNESCO di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (24/7). (ANTARA News Sumsel/Nova Wahyudi/18)

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Provinsi Sumatera Selatan menerima bantuan dana dari sejumlah negara donor di bidang lingkungan senilai Rp200 miliar untuk pengelolaan bentang alam (lanskap), terutama di hutan gambut. 

Staf Ahli Gubernur Bidang Perubahan Iklim Najib Asmani di Palembang, Rabu, mengatakan pihaknya memang menginginkan bantuan untuk lingkungan yang berkelanjutan tidak dalam bentuk uang melainkan program sehingga lebih riil.

"Kami tidak menerima dana tetapi program, sehingga negara pendonor bekerjasama dengan pihak NGO (non profit organization/LSM) merealisasikan program itu dalam jangka waktu tertentu," kata dia seusai acara Sarasehan Lanskap Nusantara yang dihadiri sejumlah perwakilan negara donor dan LSM internasional.

Najib mengemukakan saat ini terdapat tiga program pengelolaan lanskap berkelanjutan yang berjalan di provinsi itu.

Salah satunya, kata dia, kemitraan pengelolaan lanskap Taman Nasional Sembilang Dangku (Kelola Sendang), Kabupaten Musi Banyuasin.

"Program tersebut digarap oleh ZSL (Zoological Society London) yang berasal dari Inggris di mana mereka mengelola lanskap Sembilang dan Dangku secara berkelanjutan lewat berbagai upaya," kata dia.

Menurut Najib, dalam program tersebut ditargetkan 1 juta hektare lahan bisa mendapat dampak positif, terutama terkait kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di kawasan itu.

Ia melanjutkan ada pula pengelolaan lanskap di Kawasan Padang Sugihan yang terletak di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Untuk program tersebut LSM yang terlibat adalah Yayasan Belantara.

"Ada pula pengelolaan lanskap di Kawasan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin yang digarap IDH dari Belanda," kata dia.

Najib mengatakan keseriusan negara pendonor untuk mengelola lanskap di Sumsel tidak terlepas dari bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mencapai puncaknya pada 2015 lalu.

Saat itu, Sumsel memang menjadi daerah yang disorot oleh negara-negara di dunia karena karhutla yang terjadi di mayoritas lahan gambut telah menimbulkan kabut asap dan berdampak di hampir setiap sektor kehidupan, mulai dari lingkungan, kesehatan hingga ekonomi.

Sebelumnya, karhutla tahun 2015 lalu menjadi pengalaman penting bagi Provinsi Sumsel karena sekitar 736.000 hektare hutan dan lahan di Sumsel terbakar.

Perwakilan ZSL Indonesia Asep Adikerana menjelaskan tantangan dalam mengelola lanskap Sembilang Dangku adalah kawasan tersebut cukup kompleks untuk pembangunan koridor hutan sekaligus melestarikan keanekaragaman hayatinya.

"Sains konservasi, data biofisik dan geospasial kawasan hutan tersisa, serta pemahaman terhadap sosio kultural masyarakat merupakan informasi-informasi penting yang kami gunakan untuk menganalisis kemungkinan untuk pengembangan koridor satwa di kawasan Dangku dan Hutan Harapan," kata dia.