Logo Header Antaranews Sumsel

DPD dorong wujudkan BBM satu harga

Senin, 26 Februari 2018 18:08 WIB
Image Print
Arsip - Pemilik kendaraan bermotor roda dua dan empat di Palembang antre membeli bahan bakar minyak (Foto ANTARA News Sumsel.com/Yudi Abdullah)
...DPD dukung program BPH Migas dalam percepatan pemerataan distribusi BBM melalui program satu desa satu sub-penyalur BBM...

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendorong agar BPH Migas mewujudkan BBM satu harga seperti yang dicanangkan Pemerintah terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Hal tersebut menjadi topik pembicaraan pada pertemuan antara Ketua DPD RI Oesman Sapta yang didampingi Anggota Komite II DPD RI Dailami Firdaus dengan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di ruang kerja Ketua DPD RI di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Senin.

Oesman Sapta menyatakan mendukung program BPH Migas dalam percepatan pemerataan distribusi BBM melalui program satu desa satu sub-penyalur BBM.

Jika hal tersebut terwujud, kata dia, maka dapat menciptakan keadilan sosial dan mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat desa.

"Saya mendukung program satu desa satu sub-penyalur BBM agar pemerataan satu harga dapat terwujud," katanya.

Oesman menegaskan, BPH Migas harus berani melakukan terobosan meski langkah tidak mudah, dan jika langkah itu membuat daerah makin sejahtera maka DPD RI akan mendukung.

Sebelumnya Oesman Sapta mengatakan, DPD RI telah membuat nota kesepahaman (Mou) dengan Kementerian Desa dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam upaya mengawasi penggunaan dana desa.

DPD RI dan BPH Migas, kata dia, juga dapat membuat nota kesepahaman untuk mewujudkan program pertamina mini tersebar di setiap desa sehingga memudahkan pemerataan BBM ke seluruh Indonesia.

"Saya harapkan Komite II DPD RI segera mengadakan rapat dengar pendapat dengan BPH Migas untuk memperdalam program satu desa satu sub-penyalur BBM tersebut. Hal ini sangat baik dan dapat membantu ekonomi rakyat," katanya.

Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa menjelaskan, permasalahan dalam upaya mewujudkan BBM satu harga seperti yang di programkan Pemerintah Indonesia, adalah karena masih kurangnya pemerataansebaran SPBU di daerah.

Jika dirata-rata sebaran SPBU, kata dia, satu SPBU melayani diameter sekitar 300 km.

Karena itu, untuk makin mendekatkan BBM satu harga, kata Fanshurullah, BPH Migas mendorong diadakanhnya banyak penyalur seperti SPBU Mini, karena membangun SPBU itu biayanya cukup mahal.

"Kami mendorong daerah menjadi sub-penyalur BBM. Kami akan melegalkan izinnya, serta membantu peralatan dan penyalurannya di daerah," katanya.



Pewarta:
Editor: Yudi Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026