Konservasi kelautan perlu hasil nyata

Jakarta (Antaranews Sumsel) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Destructive Fishing Watch Indonesia menyatakan, berbagai program konservasi kelautan yang dibuat pemerintah, bekerja sama dengan beragam pihak lain, perlu memberikan hasil yang nyata.

"Dalam konteks inisiatif regonal dan kerja sama CTI (Inisiatif Segitiga Terumbu Karang) yang merupakan komitmen negara dan lembaga negara untuk melindungi sumber daya terumbu karang, sampai saat ini belum memberi hasil nyata bagi penguatan pengelolaan terumbu karang baik di level nasional maupun daerah,"Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, ujar dia, KKP dinilai juga mesti lebih kuat dalam menggalang dan menagih janji dunia internasional untuk bersama-sama merawat terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun yang kondisinya kini semakin kritis.

Ia mengingatkan bahwa hal tersebut penting karena upaya konservasi sumber daya kelautan merupakan masa depan dan sekaligus sebagai titipan bagi generasi yang akan datang.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempercepat pencapaian target kawasan konservasi laut seluas 20 juta hektare dari sebelumnya tahun 2020 menjadi lebih cepat dua tahun yaitu pada 2018.

"Target kita tahun depan (2018) harus sudah tercapai 20 juta hektare kawasan konservasi laut," kata Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Agus Dermawan saat membuka lokakarya "Merayakan Sembilan Tahun Konservasi di Sunda Kecil" di Jakarta, Kamis (9/8) lalu.

Menurut Agus, percepatan tersebut sesuai dengan arahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, antara lain karena bertepatan dengan penyelenggaraan "World Conference Oceans" atau Konferensi Samudera Dunia yang bakal digelar di Bali, Indonesia, pada tahun 2018.

Dengan adanya penyelenggaraan itu, ujar dia, diharapkan pada saat ajang akbar itu, pemerintah dapat mendeklarasikan kawasan konservasi laut baru dengan luasan yang signifikan.

"Ini PR (pekerjaan rumah) besar yang harus dicapai pada tahun depan," katanya, seraya menambahkan hal tersebut sejalan dengan misi KKP untuk mendorong perhatian berbagai pihak terhadap konservasi kawasan lautan khususnya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai daerah.

Agus teringat pada tahun 2000, hanya ada sekitar empat juta kawasan konservasi khusus di laut, namun pada saat ini jumlah tersebut telah mencapai hingga sekitar 17,98 juta hektare.

Namun, dia menyadari bahwa jumlah 20 juta hektare itu masih jauh dari jumlah ideal karena para ahli lingkungan di tingkat internasional kerap menyatakan pentingnya 20-30 persen dari kawasan kritis ditetapkan sebagai kawasan konservasi, sedangkan Indonesia baru sekitar 17 persen.