Masa waktu kredit KPR maksimal 10 tahun

id kpr, rumah, beli, mbr, rei, syarat, perumahan, Tomi Wistan, subsidi

Masa waktu kredit KPR maksimal 10 tahun

Dokumentasi warga berjalan di perumahan KPR . (ANTARA FOTO/Seno)

Medan (ANTARA Sumsel) - Pemerintah akan melakukan pemangkasan masa waktu kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi menjadi hanya maksimal 10 tahun mulai Januari tahun 2018.

"Peraturan pemerintah yang diinformasikan sedang dalam proses pematangan itu sangat.mengejutkan pengembang apalagi direncanakan diberlakukan tidak lama lagi yakni Januari 2018,"ujar Ketua Kehormatan DPD REI Sumut, Tomi Wistan di Medan, Senin.

Sebelumnya KPR MBR bisa hingga jangka waktu 20 tahun.

Menurut Tomi, rencana kebijakan itu juga semakin mengkhawatirkan karena ada juga aturan perubahan segmen penghasilan bagi yang berhak mendapatkan KPR bersubsidi dengan suku bunga lima persen itu.

Dia memberi contoh bahwa penerima subsidi KPR dengan masa waktu 10 tahun dan dengan suku bunga tetap lima persen itu nantinya adalah untuk segmen penghasilan suami dan istri paling besar Rp4 juta per bulan.

Adapun untuk penghasilan Rp4 juta-Rp6 juta per bulan, maksimal jangka waktu kredit dengan suku bunga subsidi lima persen itu tinggal menjadi 6 tahun sehingga kalau masyarakat mau kredit 10 tahun, empat tahun kemudian dikenakan suku bunga komersial.

"Mengingat rencana peraturan itu belum diketahui banyak pengembang dan masyarakat, Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi sehingga mendapat banyak masukan dari banyak pihak khususnya pengembang," katanya.

Sebagai pengembang, kata Tomi yang juga Wakil Ketua Umum bidang Infrastruktur dan Properti Kadin Sumut, rencana aturan itu akan berdampak pada program pembangunan sejuta unit rumah khususnya pada segmen rumah bersubsidi atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Walau secara pribadi, saya bisa memahami bahwa kebijakan itu terkait dengan terjadinya penurunan subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sesuai kondisi APBN.

Serta keinginan pemerintah untuk memperkuat subsidi.lainnya, tetapi rencana peraturan baru itu harus dibahas lebih matang lagi,

Termasuk untuk lebih mensosialisasikan lebih lama lagi rencana peraturan baru itu.

"Jangan sampai terjadi bentrokan antara pengembang dan pembeli," katanya.

Kemudian, pemerintah harusnya bisa memberi jaminan bahwa pengurangan subsidi itu juga untuk kepentingan di sektor properti

Tomi menegaskan, REI dan asosiasi perumahan lainnya harus bisa mengawal kebijakan pengurangan subsidi KPR MBR itu.

"REI berharap agar kebijakan itu tidak sampai mengurangi minat tinggi konsumen terhadap rumah MBR yang sebelumnya semakin tinggi," katanya.

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo di Jakarta sebelumnya menyebutkan, Pemerintah berencana memangkas anggaran subsidi KPR untuk MBR melalui FLPP.

Kalau semula pemerintah menganggarkan dana FLPP Rp9,7 triliun, dana tersebut dipangkas sebesar Rp6,6 triliun atau menjadi Rp3,1 triliun.
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar